Trump Tawarkan USD5.000 Jika Republik Kuasai Kongres
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan gagasan pembayaran langsung kepada warga dewasa dengan nilai USD5.000 per orang. Namun, janji tersebut dikaitkan dengan syarat politik, yakni Partai Republik mampu mempertahankan kendali atas Kongres dalam pemilu sela November 2026.
Trump menyampaikan klaim itu kepada wartawan di Doonbeg, Irlandia, saat menghadiri turnamen golf di klub miliknya, Senin (14/9/2026). Ia mengatakan pemerintah AS memiliki kemampuan untuk membiayai program tersebut karena penerimaan negara yang disebutnya terus meningkat.
Saat ditanya apakah pembayaran itu membutuhkan persetujuan Kongres, Trump tidak memberikan jawaban pasti. Ia justru menegaskan bahwa pemerintah dinilai mampu menanggung biaya tersebut.
“Saya tidak tahu, tetapi akan mudah jika Partai Republik menang. 5.000 dolar AS untuk semua orang dewasa di negara ini dan kita dapat dengan mudah menanganinya karena kita menerima begitu banyak uang,” kata Trump.
Trump juga mengklaim aliran dana hingga triliunan dolar kini masuk ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upayanya kembali mengangkat gagasan pembayaran tunai yang sebelumnya telah disampaikan dalam konvensi Partai Republik pekan lalu.
Dalam rancangan yang disampaikan Trump, setiap warga dewasa akan memperoleh USD5.000 apabila Partai Republik tetap menguasai Kongres setelah pemilu November. Skema tersebut menjadikan kebijakan ekonomi itu sekaligus memiliki konsekuensi politik yang kuat menjelang pemungutan suara.
Namun, persoalan mengenai mekanisme dan dasar hukumnya belum selesai. Ketua DPR AS Mike Johnson menegaskan bahwa rencana pembayaran tersebut tetap membutuhkan persetujuan Kongres.
“Tentu saja, detail-detail kecilnya yang menjadi masalah. Kita harus mencari tahu semua itu,” ujar Johnson kepada CNN dalam program State of the Union.
Rencana Trump juga langsung mendapat tekanan dari kubu Demokrat. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menilai gagasan tersebut bukan proposal yang serius, sementara Senator Demokrat dari Michigan Mallory McMorrow mempertanyakan kredibilitas janji itu dengan menyinggung kebijakan penghentian sejumlah subsidi dalam program Affordable Care Act.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa janji USD5.000 bukan sekadar persoalan kemampuan anggaran pemerintah. Menjelang pemilu sela, gagasan tersebut berpotensi menjadi bagian dari pertarungan politik antara Partai Republik dan Demokrat, terutama terkait isu daya beli, kebijakan fiskal, serta arah belanja pemerintah AS.
