BBM Langka, Wali Kota Kendari Mengaku Pusing
Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi persoalan yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan pemerintah daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengakui pemerintah kota memiliki keterbatasan kewenangan karena pengaturan kuota dan distribusi BBM berada di tingkat pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Siska saat merespons kondisi antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengakui situasi tersebut menjadi persoalan serius karena kebutuhan masyarakat terhadap BBM tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur pasokannya.
“Nah ini, aduh saya juga pusing gimana ngomentarinnya ini, ini kebijakan pusat, kita kan bukan penghasil,” ujar Siska.
Menurut Siska, kondisi pasokan BBM di Kendari tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih luas di tingkat global. Ia menyebut pemerintah pusat sebelumnya telah menjelaskan bahwa gangguan distribusi energi turut dipengaruhi situasi geopolitik yang berdampak terhadap jalur perdagangan minyak internasional.
Siska mengutip penjelasan Menteri Dalam Negeri yang menyebut dinamika di kawasan Selat Hormuz, Iran, ikut memberikan efek terhadap distribusi BBM hingga ke sejumlah daerah di Indonesia. Gangguan di jalur strategis perdagangan minyak tersebut pada akhirnya berimbas pada rantai pasokan energi di dalam negeri.
“Kata Mendagri kelangkaan BBM itu terpengaruh Selat Hormuz dampaknya sampai ke daerah. Keadaan ini, kita ga menginginkan hal ini, tapi mau tak mau harus kita hadapi dan dibutuhkan pengertian juga,” kata Siska.
Meski mengakui keterbatasan pemerintah daerah dalam menentukan pasokan, Siska memastikan Pemkot Kendari tetap berupaya mencari solusi agar antrean tidak berlangsung berkepanjangan. Ia meminta masyarakat bersabar sembari menunggu langkah pemerintah pusat dalam memulihkan distribusi BBM.
“Pemerintah tidak tinggal diam, upaya sudah dilakukan, insya Allah secepatnya ada supaya tidak ada yang mengantri-antri,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan kelangkaan BBM tersebut turut memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan distribusi. Informasi mengenai kendaraan berkapasitas besar yang disebut berulang kali mengisi BBM subsidi, termasuk solar dan Pertalite, menjadi perhatian di tengah kondisi masyarakat yang harus menghadapi antrean panjang.
Jika praktik tersebut benar terjadi, kondisi itu berpotensi semakin mempersempit akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Sebab, ketika pasokan terbatas, distribusi yang tidak tepat sasaran dapat memperbesar tekanan terhadap ketersediaan BBM di tingkat konsumen.
Menanggapi informasi tersebut, Siska mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ia tidak ingin mengambil langkah penindakan hanya berdasarkan informasi yang belum diverifikasi, tetapi memastikan terlebih dahulu kondisi sebenarnya di SPBU.
“Saya akan melihat langsung kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah penindakan selanjutnya,” tegas Siska.
Kondisi ini membuat persoalan BBM di Kendari memiliki dua sisi yang harus ditangani bersamaan, yakni memastikan pasokan kembali normal dan mengawasi distribusi agar BBM subsidi tidak disalahgunakan. Pemkot Kendari sendiri mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena keputusan strategis mengenai kuota dan pasokan berada di luar kewenangan pemerintah daerah
