Iran Murka, AS Tekan Austria Cegah Pejabat Nuklir Hadiri IAEA
Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali merembet ke forum diplomasi nuklir internasional. Washington disebut menekan Austria agar tidak mengizinkan pejabat nuklir Iran Mohammad Eslami memasuki negara tersebut untuk menghadiri konferensi tahunan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina.
Tekanan tersebut bahkan diakui oleh Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright. Ia membenarkan bahwa Washington berupaya mencegah Eslami menghadiri pertemuan IAEA dengan alasan pejabat Iran tersebut masih berada dalam daftar individu yang dikenai sanksi.
Menurut Wright, status Eslami sebagai individu yang dikenai sanksi membuatnya tidak semestinya memperoleh akses untuk menghadiri forum internasional tanpa pengecualian resmi dari pembatasan tersebut.
Wright mengatakan Eslami sebelumnya telah mengajukan permohonan keringanan sanksi agar dapat melakukan perjalanan ke Wina. Namun, permohonan itu tidak disetujui oleh Washington.
“Dia meminta keringanan sanksi dan permintaannya ditolak,” kata Wright, dikutip dari AFP, Selasa (15/9/2026).
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu diplomatik antara Iran, Amerika Serikat, dan Austria. Televisi pemerintah Iran melaporkan Eslami bersama delegasi negaranya telah menaiki penerbangan reguler menuju Wina pada Sabtu (13/9/2026), tetapi perjalanan mereka disebut terhambat setelah adanya tindakan yang dikaitkan dengan tekanan Amerika Serikat.
Iran menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah administratif terkait visa. Pejabat senior badan nuklir Iran, Behrouz Kamalvandi, mengecam keputusan tersebut sebagai bentuk tekanan politik yang bersifat intimidatif.
Kamalvandi juga memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menciptakan preseden yang lebih luas terhadap partisipasi pejabat negara tertentu dalam forum internasional. Menurut pandangan Iran, pembatasan semacam itu berpotensi membawa kepentingan politik ke dalam forum yang seharusnya menjadi ruang diplomasi nuklir.
Sumber diplomatik di Wina sebelumnya juga menyebut tekanan dari Washington menjadi faktor di balik keputusan untuk tidak mengizinkan Eslami masuk ke Austria. Jika benar, persoalan ini menunjukkan besarnya pengaruh kebijakan sanksi Amerika Serikat terhadap ruang gerak pejabat Iran di luar negeri.
Eslami sedianya hadir dalam konferensi umum tahunan IAEA yang digelar pekan ini di Wina. Kehadirannya sebenarnya bukan hal baru karena tahun lalu ia juga mengikuti forum serupa dan menyampaikan pidato mewakili Iran, meski sanksi terhadap dirinya sudah diberlakukan.
Pemerintah Iran kemudian meningkatkan respons diplomatik dengan memanggil kuasa usaha Austria. Teheran menilai pemerintah Austria ikut bertanggung jawab atas keputusan yang membuat delegasi Iran tidak dapat mengikuti agenda IAEA sebagaimana direncanakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyebut keputusan Austria tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Ia juga secara terbuka mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan dari Amerika Serikat.
“Penolakan pemerintah Austria untuk menerbitkan visa bagi delegasi Republik Islam Iran merupakan keputusan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Bagi kami, jelas bahwa insiden ini terjadi akibat tekanan Amerika, namun hal itu tidak melepaskan pemerintah Austria dari tanggung jawab,” tegas Baghaei.
Kasus Eslami memperlihatkan bahwa konflik dan persaingan politik Washington-Teheran tidak hanya berlangsung melalui sanksi maupun tekanan ekonomi. Perseteruan tersebut juga mulai terlihat dalam akses diplomatik dan partisipasi pejabat Iran di lembaga internasional.
Bagi Iran, larangan terhadap Eslami dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan politik terhadap keterlibatan negara itu dalam forum nuklir. Sebaliknya, Washington menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka penegakan sanksi terhadap individu yang dianggap tidak boleh mendapatkan pengecualian.
Perdebatan tersebut kini menempatkan Austria dan IAEA dalam posisi yang sensitif. Di satu sisi, forum IAEA merupakan ruang penting bagi diplomasi dan pembahasan isu nuklir. Di sisi lain, sanksi dan kebijakan luar negeri negara-negara besar terus memengaruhi siapa yang dapat berpartisipasi dalam forum tersebut.
