UGM: Tingginya Donasi Bukan Tanda Ekonomi Membaik
erlambatan ekonomi yang masih membayangi masyarakat tidak lantas mengurangi semangat berbagi warga Indonesia. Di tengah tekanan terhadap daya beli dan kelas menengah, tingkat donasi masyarakat justru tetap tinggi bahkan menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Temuan tersebut tercermin dalam World Giving Report (WGR) 2026 yang mencatat rata-rata masyarakat Indonesia menyumbangkan sekitar 1,55 persen dari pendapatannya untuk kegiatan filantropi. Angka itu menjadi yang tertinggi di ASEAN meski kondisi ekonomi domestik masih menghadapi berbagai tantangan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro, menilai fenomena tersebut sebagai sebuah paradoks. Menurutnya, tingginya aktivitas berbagi di tengah perlambatan ekonomi tidak bisa dijelaskan hanya dari sisi ekonomi semata.
Ia mengatakan, budaya filantropi di Indonesia telah mengakar kuat melalui praktik keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Nilai-nilai tersebut membuat masyarakat tetap terdorong untuk membantu sesama meskipun kondisi keuangan sedang tidak ideal.
“Filantropi keagamaan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Ada keyakinan bahwa sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin,” ujar Mudrajad, Senin (13/7).
Selain faktor agama, ia menilai solidaritas sosial masyarakat juga cenderung meningkat ketika menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Semangat gotong royong dinilai masih menjadi karakter kuat masyarakat Indonesia, bahkan tercermin dari berbagai aksi sosial yang dilakukan warga Indonesia di luar negeri.
Menurut Mudrajad, perkembangan teknologi digital turut mempercepat pertumbuhan kegiatan filantropi. Kemudahan transaksi melalui platform digital membuat masyarakat semakin mudah menyalurkan bantuan. Meski nominal donasi relatif kecil, jika dilakukan secara masif mampu menghasilkan dana yang sangat besar.
Ia menambahkan, meningkatnya kepedulian terhadap isu kemiskinan, bencana, pendidikan, hingga kesehatan juga menjadi pendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.
Namun demikian, Mudrajad mengingatkan bahwa meningkatnya angka donasi tidak boleh diartikan sebagai bukti membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Justru sebaliknya, tingginya aktivitas filantropi menunjukkan kebutuhan bantuan sosial di tingkat akar rumput masih besar.
“Donasi lebih tepat dipandang sebagai indikator kuatnya ketahanan sosial, bukan ketahanan ekonomi,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan tingginya semangat berbagi masyarakat sebagai alasan untuk mengabaikan perlambatan ekonomi maupun melemahnya daya beli. Menurutnya, distribusi hasil pembangunan masih belum merata sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan kelompok berpenghasilan tinggi.
Mudrajad juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik, pembayar pajak, sekaligus penyumbang terbesar kegiatan filantropi. Pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok pekerja.
Ia mengingatkan Indonesia masih menghadapi fenomena jobless growth, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya pekerja di sektor informal.
Di sisi lain, Mudrajad mendorong agar pengelolaan dana filantropi tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, penguatan koperasi, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi terletak pada besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan kemampuan lembaga pengelola dalam mengubah bantuan menjadi program yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Filantropi bukan sekadar memberi bantuan, tetapi bagaimana masyarakat memiliki keterampilan, kesempatan, dan mampu membangun penghidupan yang lebih baik,” pungkasnya.
