Golkar Desak Evaluasi Total Rekrutmen Kepala Daerah
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai praktik korupsi di kalangan kepala daerah telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi disebut menjadi sinyal perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan.
Dalam keterangannya, Doli mengatakan rentetan kasus yang menjerat para kepala daerah menunjukkan persoalan korupsi belum mampu ditekan secara efektif.
“Saya kira kita sudah berada pada situasi darurat korupsi. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Menurut Doli, banyaknya pejabat daerah yang kembali tersangkut kasus korupsi memperlihatkan belum adanya efek jera. Ia mempertanyakan mengapa praktik serupa terus berulang meski banyak pejabat sebelumnya telah diproses hukum.
“Apakah mereka sudah tidak lagi memiliki rasa takut, rasa malu, atau bahkan melupakan tanggung jawabnya kepada masyarakat?” katanya.
Politikus Golkar itu menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme rekrutmen dan pencalonan kepala daerah.
“Sudah saatnya sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah dikaji ulang secara serius agar menghasilkan pemimpin yang benar-benar memiliki integritas,” tegasnya.
Doli juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak seharusnya diukur dari banyaknya pejabat yang berhasil ditangkap aparat penegak hukum.
“Tujuan akhirnya bukan memperbanyak OTT, tetapi menciptakan kondisi di mana praktik korupsi bisa ditekan hingga seminimal mungkin atau bahkan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Selain pembenahan sistem politik, Doli mendorong lahirnya ekosistem antikorupsi yang lebih kuat melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan budaya integritas.
“Perbaikan harus dimulai dari regulasi yang masih membuka peluang penyimpangan. Di saat yang sama, budaya antikorupsi juga harus terus dibangun di semua lapisan,” katanya.
Ia menegaskan pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya aparat penegak hukum.
“Saya kira kita tidak bisa lagi menganggap persoalan ini biasa. Kondisinya sudah sangat serius dan membutuhkan langkah bersama,” pungkasnya.
Pernyataan Doli disampaikan setelah KPK melakukan OTT terhadap Syah Afandin. Kepala daerah di Langkat itu diduga terlibat dalam perkara suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain serta menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam platinum yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
