Pemerintah Pusat hingga Daerah Mulai Rangkul Homeless Media
Pemerintah mulai mengubah strategi komunikasi publik di era digital. Lewat Badan Komunikasi (Bakom), pemerintah resmi membentuk wadah bernama New Media Forum sebagai ruang kolaborasi dengan media-media digital nonkonvensional atau yang kerap disebut homeless media.
Langkah ini bukan sekadar memperluas jaringan media, tetapi juga menjadi upaya pemerintah menjangkau audiens yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital seperti Instagram, TikTok, hingga YouTube.
Kepala Badan Komunikasi, Muhammad Qodari, secara terbuka mengakui pola konsumsi informasi masyarakat telah berubah drastis. Menurutnya, media konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya pusat distribusi informasi publik.
“Kehadiran teman-teman new media ini adalah upaya kami menjangkau publik seluas-luasnya. Hari ini masyarakat hidup di kanal digital, bukan hanya di media konvensional,” ujar Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dalam forum tersebut, pemerintah menggandeng puluhan platform digital populer seperti Folkative, Indozone, Narasi, Kok Bisa, hingga Nalar TV. Sebagian besar platform tersebut tumbuh di media sosial tanpa struktur media konvensional seperti kantor redaksi, situs berita permanen, atau aplikasi mandiri.
Fenomena ini dikenal sebagai homeless media—ekosistem media yang lahir langsung dari ruang digital dan bergerak berdasarkan algoritma, keterlibatan audiens, serta kecepatan distribusi informasi.
Namun, pemerintah juga mengakui terdapat persoalan mendasar dalam ekosistem tersebut, terutama terkait verifikasi informasi dan prinsip pemberitaan berimbang.
“Mereka selama ini lemah dalam verifikasi dan cover both side. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa jangkauan mereka sangat besar,” kata Muhammad Qodari.
Ia mengklaim sejumlah platform yang tergabung dalam New Media Forum memiliki total pengikut hingga ratusan juta akun dengan tayangan bulanan mencapai miliaran impresi. Potensi itulah yang dinilai pemerintah perlu dirangkul, bukan dijauhi.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pendekatan pemerintah kini terlihat bergeser, bukan lagi membatasi ruang percakapan digital, melainkan mencoba masuk dan memengaruhi ekosistem tersebut dari dalam.
Fenomena homeless media sendiri sebelumnya menjadi sorotan dalam riset Remotivi bersama Internews bertajuk Memahami Homeless Media pada 2024. Riset itu menggambarkan bagaimana distribusi informasi kini tidak lagi bertumpu pada institusi pers, melainkan bergerak melalui akun anonim, grup percakapan, kanal komunitas, dan potongan video viral yang kerap terlepas dari konteks.
Dalam ekosistem ini, siapa pun dapat menjadi produsen narasi tanpa melalui mekanisme editorial yang ketat. Akibatnya, batas antara informasi, opini, propaganda, hingga penghakiman publik menjadi semakin tipis.
Meski demikian, homeless media juga dinilai membuka ruang alternatif yang selama ini sulit dijangkau media arus utama. Banyak isu sensitif, mulai dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga persoalan sosial di tingkat akar rumput, justru pertama kali muncul dari unggahan personal dan komunitas digital.
Di sisi lain, absennya mekanisme koreksi dan hak jawab membuat ruang digital rawan berubah menjadi arena penghakiman massal berbasis emosi publik semata.
Fenomena serupa juga mulai diterapkan di level daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya, aktif menggandeng komunitas media sosial lokal atau Infocity sebagai bagian dari strategi komunikasi publik.
Plt Bupati Asep Surya Atmaja menilai kolaborasi dengan pegiat media sosial penting untuk mempercepat penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Kami ingin informasi pembangunan bisa tersampaikan lebih luas dan cepat melalui kolaborasi dengan teman-teman media sosial,” ujar Asep Surya Atmaja.
Salah satu yang digandeng Pemkab Bekasi perwakilan homeless media di antaranya Urban Cikarang, Gue Cikarang, Cikarang Daily, Cikarangnews, Cikarang People, Bekasi Kita, dan Info Cikarang Karawang serta admin-admin lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, menyebut media sosial kini telah menjadi ruang utama masyarakat memperoleh informasi dibanding kanal resmi pemerintah.
“Pertama sebagai penyampai informasi atau publikasi dari pemerintah kepada masyarakat, dan kedua sebagai penyerap aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan,” jelasnya.
