Mahasiswa Tuding Pemkab Gagal Benahi Masalah, DPRD Kabupaten Bekasi Bilang ‘Alarm’
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi akhirnya angkat bicara menyusul aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa aliansi Cipayung Plus yang menggeruduk Gedung Bupati Bekasi, Kamis (2/4/2026). Aksi yang sempat memanas itu dinilai sebagai sinyal kuat atas meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengakui bahwa tuntutan mahasiswa mencerminkan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. Namun, pernyataan tersebut sekaligus menegaskan adanya problem mendasar yang belum terselesaikan.
“Apa yang disampaikan mahasiswa adalah suara masyarakat. Artinya, ada persoalan yang memang belum tertangani secara maksimal,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang sah. Meski demikian, aksi tersebut juga menjadi tamparan bagi pemerintah daerah dan DPRD sendiri yang dinilai belum optimal dalam merespons berbagai persoalan publik.
“Ini alarm keras bagi kami semua. Artinya, masih ada hal-hal yang luput dari perhatian dan perlu segera dibenahi,” tambahnya.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hima Persis, serta Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, turun ke jalan membawa sederet tuntutan strategis.
Aksi bahkan sempat memanas saat massa mencoba menembus area kompleks Pemkab Bekasi hingga ke teras Gedung Bupati, mencerminkan tingginya eskalasi kekecewaan yang dirasakan.
Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan akumulasi dari persoalan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret.
“Kami melihat banyak masalah yang terus berulang tanpa solusi. Ini bukan lagi soal janji, tapi soal tindakan nyata,” tegasnya.
Mahasiswa secara tegas menyoroti dugaan lemahnya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai tidak transparan dan minim kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, isu korupsi kembali diangkat sebagai persoalan serius yang dianggap belum ditangani secara tegas.
Tak hanya itu, kondisi infrastruktur jalan yang rusak, persoalan banjir yang berulang, hingga terbatasnya akses pendidikan dan lapangan kerja bagi warga lokal turut menjadi sorotan tajam dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dinilai gagal menjalankan fungsi representasi pemuda secara efektif.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Sekretaris Daerah, hingga pimpinan DPRD untuk turun langsung menemui mereka. Namun, tuntutan tersebut justru memperlihatkan adanya jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat.
“Kalau tidak ada yang menemui kami, kami akan tunggu sampai ada kepastian. Kami butuh jawaban, bukan sekadar janji,” ujar Adhil.
Aksi ini mempertegas meningkatnya tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sorotan terhadap BUMD, dugaan korupsi, dan buruknya infrastruktur menjadi indikator bahwa persoalan yang dihadapi tidak lagi bersifat parsial, melainkan sistemik.
