Wali Kota Yogyakarta Siapkan Dana Cadangan untuk Pelayanan Publik
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan normal meski pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan anggaran dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Hasto, kondisi ekonomi saat ini memang berdampak pada sejumlah pengeluaran pemerintah, termasuk biaya operasional beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, ia menegaskan bahwa pelayanan yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat tidak akan dikorbankan.
“Pelayanan yang sifatnya wajib dan menyangkut kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah,” ujar Hasto, Senin (15/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengakuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang tengah melakukan penyesuaian operasional akibat efisiensi anggaran, termasuk memperketat penyaringan laporan yang masuk dari masyarakat.
Meski demikian, Hasto memastikan pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
Ia menyebut anggaran cadangan dalam pos tersebut masih cukup besar dan dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan yang bersifat darurat.
“Kami masih memiliki anggaran BTT yang cukup. Jika ada kebutuhan mendesak, termasuk untuk layanan pemadam kebakaran, anggaran itu bisa digunakan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Selain mengandalkan dana cadangan, Pemkot Yogyakarta juga melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan seluruh OPD untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang terganggu.
Menurut Hasto, pemerintah sebelumnya juga telah menambah anggaran untuk beberapa sektor layanan publik setelah dilakukan pengecekan kebutuhan di lapangan.
“Kalau memang dibutuhkan, kami bisa melakukan penyesuaian melalui perubahan anggaran ataupun memanfaatkan dana cadangan yang tersedia,” ujarnya.
Sebelumnya, Damkarmat Kota Yogyakarta melalui akun media sosial resminya menyampaikan bahwa efisiensi anggaran memaksa instansi tersebut menerapkan prioritas penanganan yang lebih ketat.
Dalam keterangannya, Damkar menyebut setiap unit yang dikerahkan harus dipastikan benar-benar menangani kondisi darurat agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski ada penyesuaian operasional, Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan layanan pemadam kebakaran, penyelamatan, pengelolaan sampah, dan pelayanan dasar lainnya tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terhenti karena keterbatasan anggaran.
