Penutupan 1.300 SPPG MBG Dinilai Bisa Picu Dampak Ekonomi Berantai
Rencana penutupan permanen sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap investasi, tenaga kerja, hingga perekonomian masyarakat.
Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengatakan, dampak penutupan ribuan dapur MBG tidak semestinya hanya dilihat dari sisi kelayakan fasilitas dan keamanan pangan.
Menurutnya, keberadaan SPPG juga berkaitan dengan investasi yang telah dikeluarkan mitra serta lapangan pekerjaan yang tercipta di sekitar operasional dapur MBG.
“Penutupan 1.300 SPPG dampaknya tidak lagi hanya menyangkut kelayakan dapur dan keamanan pangan, tetapi sudah merambah persoalan investasi, lapangan kerja, serta keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga,” kata Hamdi, dikutip Kamis (20/8/2026).
Hamdi memperkirakan, penutupan tersebut dapat berdampak terhadap sekitar 65.000 pekerja. Perhitungan itu mengacu pada asumsi satu SPPG mempekerjakan rata-rata 50 orang.
Dengan demikian, apabila 1.300 SPPG benar-benar ditutup secara permanen dan tidak ada pengalihan pekerja ke SPPG lain, puluhan ribu orang berpotensi kehilangan sumber penghasilan.
“Jika 65 ribu pekerja tersebut masing-masing menopang keluarga, dampak sosialnya bahkan dapat menjangkau ratusan ribu orang,” ujarnya.
Dampak ekonomi juga dinilai tidak berhenti pada pekerja SPPG. Aktivitas dapur MBG melibatkan rantai pasok yang cukup luas, mulai dari petani, peternak, pedagang bahan pangan, pengemudi, pemasok gas, jasa kebersihan hingga pelaku usaha lokal lainnya.
Karena itu, Hamdi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan secara terbuka mengenai nasib pekerja yang terdampak penutupan SPPG.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan apakah para pekerja akan dialihkan ke SPPG lain, diserap pada unit baru, atau mendapatkan hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BGN tidak cukup hanya mengumumkan berapa dapur yang ditutup, tapi juga harus menjelaskan apa yang terjadi terhadap tenaga kerja di dalamnya,” katanya.
Investasi Mitra Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan tenaga kerja, penutupan permanen SPPG juga menimbulkan pertanyaan mengenai nasib investasi yang telah dikeluarkan masyarakat maupun mitra penyelenggara.
Hamdi menyebut pembangunan SPPG membutuhkan investasi untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Di antaranya bangunan atau renovasi tempat, peralatan dapur, freezer, chiller, kendaraan, instalasi listrik, sarana air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga perlengkapan lainnya.
Investasi tersebut dilakukan untuk memenuhi standar dan kebutuhan operasional program MBG.
“Ketika sebuah dapur ditutup permanen, yang berhenti bukan hanya kompor dan kegiatan memasaknya. Arus penghasilan puluhan pekerja ikut berhenti,” ujarnya.
Menurut Hamdi, BGN perlu menjelaskan mekanisme penyelesaian terhadap aset dan investasi mitra apabila SPPG ditutup secara permanen. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada pihak yang telah mengeluarkan modal dalam mendukung program pemerintah.
Ia pun mendorong agar evaluasi terhadap SPPG dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Penutupan, kata dia, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan pangan, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap tenaga kerja, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
