Sikap PDIP soal Gibran Dinilai Dipengaruhi Keretakan dengan Jokowi
Sikap PDI Perjuangan dalam mendorong tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berkaitan dengan posisi politik partai yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Pengamat politik Nurul Fatta menilai, dorongan tersebut terlihat dari pernyataan sejumlah kader PDIP yang secara terbuka meminta persoalan putusan MK ditindaklanjuti. Dua nama yang disorot adalah Dedy Sitorus dan Komarudin Watubun, yang menyampaikan sikap kritis terhadap posisi Gibran.
“PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus-menerus. Sebagai partai non-koalisi, kader-kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, dikutip terkenalcoid, Jumat (16/10/2026).
Menurut Nurul, dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari hubungan politik PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ayah Gibran, yang mengalami keretakan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menilai, ketegangan hubungan tersebut turut memengaruhi kerasnya sikap sebagian kader PDIP dalam menyoroti persoalan yang berkaitan dengan Gibran. Namun, penilaian itu merupakan pandangan pengamat terhadap dinamika politik yang berkembang.
“Kita tahu, PDIP punya luka yang dalam sama Pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK,” ujarnya.
Meski sejumlah kader telah menyampaikan pandangan secara terbuka, Nurul menilai langkah politik selanjutnya masih bergantung pada keputusan pimpinan partai. Ia menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai pihak yang turut menjadi perhatian dalam menentukan arah sikap organisasi.
“Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi-petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto,” tandasnya.
Perkembangan ini menempatkan sikap PDIP terhadap polemik Gibran sebagai salah satu isu dalam dinamika politik nasional. Namun, pernyataan kader, pandangan pengamat, dan keputusan resmi partai perlu dibedakan untuk memastikan arah kebijakan PDIP tidak disimpulkan hanya dari pernyataan individu.
