Sherly Tjoanda Soroti Krisis Cash Flow Daerah
Permasalahan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Sherly Tjoanda Laos menyampaikan kondisi yang tengah dihadapi sejumlah pemerintah daerah terkait kemampuan fiskal untuk membiayai pegawai yang telah direkrut melalui skema PPPK.
Menurut Sherly, kebijakan relaksasi yang disiapkan pemerintah pusat memang memberikan ruang bagi daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh persoalan utama yang saat ini dihadapi banyak daerah, yakni keterbatasan anggaran.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan yang cukup berat. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK hingga akhir tahun anggaran.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat, tetapi persoalan di daerah belum sepenuhnya selesai karena masih ada kendala kemampuan keuangan untuk membayar gaji PPPK,” ujar Sherly dalam rapat tersebut.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi bukan lagi terkait proses pengangkatan pegawai, melainkan bagaimana pemerintah daerah dapat menjaga keberlanjutan pembayaran hak para PPPK yang telah bekerja.
Sherly menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fiskal daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan pendapatan dan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai kepala daerah yang hadir dalam rapat memiliki keluhan serupa. Banyak daerah mengaku menghadapi tantangan dalam menyusun anggaran karena beban belanja pegawai yang terus meningkat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik apabila sebagian besar anggaran daerah terserap untuk kebutuhan gaji pegawai.
Karena itu, pemerintah daerah berharap ada solusi yang lebih komprehensif dari pemerintah pusat, baik melalui dukungan anggaran maupun skema kebijakan lain yang dapat membantu menjaga stabilitas keuangan daerah.
