Sambut Sensus Ekonomi 2026 di DIY, BPS Bekali Petugas Dengan AI
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengerahkan sebanyak 4.082 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali tersebut akan memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna meningkatkan akurasi data yang dihimpun.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan sensus ekonomi kali ini dirancang dengan metode yang lebih menyeluruh. Selain mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha secara langsung, BPS juga memperpanjang masa pendataan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Sonny saat membuka Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta, Kamis (18/6/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Menurut Sonny, pelaksanaan sensus tahun ini akan berlangsung lebih lama dibanding periode sebelumnya. Jika biasanya pendataan hanya dilakukan selama satu bulan, kali ini BPS menyiapkan waktu sekitar dua setengah bulan, yakni mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Biasanya pelaksanaannya satu bulan, kali ini kami laksanakan 2,5 bulan. Kami akan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026,” ujar Sonny.
Ia menjelaskan, penambahan waktu tersebut bertujuan agar seluruh keluarga dan pelaku usaha dapat terdata dengan baik sehingga menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang lebih komprehensif.
Untuk mendukung proses pendataan, para petugas akan dibekali perangkat digital yang terintegrasi dengan teknologi AI. Sistem tersebut akan membantu proses identifikasi dan penyaringan jenis usaha yang ditemukan di lapangan.
Data yang telah diinput petugas akan langsung dikirim ke pusat untuk diverifikasi secara berjenjang. Dengan mekanisme tersebut, BPS berharap kualitas dan validitas data yang dihasilkan semakin baik.
“Setelah diisi, data dari gadget langsung terkirim ke pusat dan dicek kebenarannya. Dengan begitu validasinya dilakukan secara berjenjang sehingga data yang dihasilkan lebih akurat,” katanya.
Selain melalui sistem digital, BPS juga akan melakukan pengecekan ulang melalui mekanisme Post Enumeration Survey guna memastikan data yang terkumpul benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengimbau masyarakat untuk bersikap terbuka saat menerima petugas sensus. Ia memastikan seluruh data yang diberikan warga akan dijaga kerahasiaannya oleh BPS.
“Kami menghimbau kepada seluruh warga untuk terbuka. Data dirahasiakan, jadi jangan khawatir data bocor karena semuanya dijamin oleh BPS,” ujar Hasto.
Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi.
“Data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang tepat,” katanya.
Hasto menambahkan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang hanya diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Apabila ada warga atau pelaku usaha yang tidak tercatat, maka kesempatan untuk masuk dalam basis data resmi pemerintah baru akan datang pada sensus berikutnya.
“Data ini merupakan data mikro, benar-benar by name by address. Kalau tidak terekam dengan baik atau sampai terlewat, tentu sangat disayangkan karena data yang dihasilkan menjadi tidak lengkap dan kurang valid,” pungkasnya.
