Program MBG Diminta Bebas dari Kepentingan Politik
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompas-RI) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka meminta program yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak tidak dimanfaatkan sebagai sarana kepentingan politik maupun keuntungan kelompok tertentu.
Sebagai bentuk protes, Kompas-RI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung dan kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Massa aksi membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan komersialisasi program MBG di daerah tersebut.
Koordinator Lapangan Kompas-RI, Al Ghi, mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, ia menegaskan segala bentuk dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditelusuri dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mendukung program MBG karena manfaatnya untuk masyarakat. Tetapi jika ada pihak yang memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tentu harus diproses secara transparan dan sesuai hukum,” ujar Al Ghi.
Menurutnya, muncul dugaan keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam pelaksanaan program tersebut di Banyuwangi. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dalam aksinya, Kompas-RI mendesak Kejaksaan Agung melakukan audit dan pendalaman terhadap dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di Banyuwangi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, mereka juga meminta pimpinan partai politik terkait melakukan evaluasi internal terhadap kader yang disebut dalam berbagai informasi yang berkembang. Menurut Kompas-RI, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif dan profesional.
Al Ghi menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari kontrol sosial agar program nasional tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Program ini dibuat untuk kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus bersih dari praktik-praktik yang dapat merugikan rakyat maupun mencederai kepercayaan publik,” katanya.
Kompas-RI berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait dapat memastikan program MBG tetap fokus pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tanpa intervensi kepentingan politik maupun ekonomi tertentu.
