Pengadaan Motor Listrik BGN Disorot, Menkeu Minta Evaluasi Ulang Anggaran
Isu pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah pun mulai merespons polemik tersebut dengan melakukan penelusuran terhadap rencana pengadaan yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas program.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum memperoleh informasi detail terkait rencana terbaru pengadaan kendaraan listrik tersebut. Namun, ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, usulan serupa sempat ditolak karena dianggap tidak mendesak.
“Pada tahun lalu, kami memang sempat menolak pengadaan dalam jumlah besar, termasuk komputer dan motor. Untuk yang sekarang, saya perlu cek kembali detailnya,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada tujuan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan operasional seperti kendaraan sebaiknya tidak menjadi beban utama anggaran negara.
“Fokusnya tetap pada makanan. Jika mitra sudah memperoleh keuntungan dari program, kebutuhan operasional seperti kendaraan bisa diupayakan secara mandiri,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait angka pengadaan yang beredar di publik. Ia membantah kabar yang menyebut jumlah motor listrik mencapai 70 ribu unit.
Menurut Dadan, pengadaan kendaraan tersebut memang telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 dengan total pemesanan sebanyak 25 ribu unit. Namun, hingga saat ini realisasi pengadaan baru mencapai sekitar 21.801 unit.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Saat ini yang sudah terealisasi sekitar 21.801 unit dari total pemesanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kendaraan tersebut belum dapat digunakan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Setelah proses tersebut rampung, motor listrik akan didistribusikan untuk mendukung operasional di lapangan, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Polemik ini memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas penggunaan anggaran dalam program prioritas nasional. Sejumlah pihak menilai perlu adanya pengawasan ketat agar belanja negara tetap tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan utama program.
Pemerintah pun diharapkan segera memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
