Nama Dudung Dikaitkan MBG, Ini Penjelasannya
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki atau mengelola titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Dudung setelah namanya ikut disebut dalam berbagai spekulasi yang berkembang terkait polemik di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia memastikan tidak pernah memiliki dapur MBG maupun memperoleh keuntungan dari program tersebut.
Menurut Dudung, keterlibatannya hanya sebatas membantu menjembatani komunikasi antara sejumlah pengurus pesantren dengan pihak BGN. Langkah itu dilakukan karena banyak pondok pesantren yang ingin berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut.
“Ada informasi yang menyebut saya memiliki titik MBG melalui Pak Dadan. Saya tegaskan itu tidak benar,” ujar Dudung dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, beberapa bulan lalu sejumlah pengasuh dan pengurus pesantren mendatanginya untuk menyampaikan kesiapan mereka menjadi penerima manfaat program MBG. Pesantren-pesantren tersebut memiliki jumlah santri yang cukup besar sehingga dinilai layak menjadi lokasi pelaksanaan program.
Dudung mencontohkan ada pesantren yang memiliki ribuan santri, mulai dari empat ribu hingga lima ribu orang. Kondisi itu membuat para pengelola berharap dapat terlibat dalam program pemenuhan gizi yang sedang dijalankan pemerintah.
“Karena jumlah santrinya sangat banyak, mereka menilai program ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi para peserta didik di lingkungan pesantren,” katanya.
Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu mengatakan para pengurus pesantren kemudian meminta bantuan agar dapat bertemu dengan pimpinan BGN saat itu untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan program.
Menanggapi permintaan tersebut, Dudung mengaku hanya memperkenalkan pihak pesantren kepada Dadan Hindayana yang kala itu menjabat sebagai Kepala BGN. Ia menegaskan tidak ikut campur dalam proses penetapan maupun pengelolaan titik SPPG.
“Saya hanya menyampaikan bahwa ada pesantren yang secara administrasi dan fasilitas sudah siap apabila dilibatkan dalam program MBG,” ujarnya.
Dudung juga menekankan bahwa seluruh proses penentuan lokasi maupun mitra pelaksana program berada di bawah kewenangan BGN. Karena itu, dirinya tidak memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan dapur maupun operasional program di lapangan.
