Mahasiswa dan Nelayan Murka, DPRD Tanah Laut Malah Tak Muncul
Gelombang protes mewarnai Kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (18/5/2026). Massa gabungan mahasiswa dan nelayan melakukan penyegelan sejumlah fasilitas gedung dewan sebagai bentuk kekecewaan setelah tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir menemui mereka dalam aksi penyampaian aspirasi.
Aksi tersebut dipicu dugaan praktik mafia solar subsidi yang disebut semakin merugikan nelayan kecil di wilayah pesisir Tanah Laut. Persoalan distribusi bahan bakar bersubsidi dinilai terus berlarut tanpa penyelesaian jelas, meski keluhan masyarakat telah berulang kali disampaikan.
Wilayah pesisir seperti Takisung, Tabanio, hingga Kuala Tambangan disebut menjadi daerah yang paling terdampak. Nelayan mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan melaut, sementara harga bahan bakar di lapangan justru semakin tinggi.
Massa aksi awalnya berharap DPRD Kabupaten Tanah Laut dapat menerima dan menindaklanjuti tuntutan mereka. Namun situasi berubah memanas setelah para demonstran tidak menemukan satu pun wakil rakyat yang hadir di kantor saat aksi berlangsung.
Sebagai bentuk protes simbolik, massa kemudian menempelkan segel di sejumlah titik gedung DPRD, termasuk pintu aula dan beberapa akses ruangan lainnya. Sejumlah mahasiswa terlihat membentangkan spanduk dan menutup akses masuk sebelum aksi akhirnya berakhir secara tertib.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanah Laut, Zulkifli, menyebut sikap DPRD yang tidak menemui massa mencerminkan minimnya kepedulian terhadap persoalan masyarakat pesisir.
“Kami kecewa karena tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir menerima aspirasi masyarakat. Padahal ini menyangkut hak hidup nelayan kecil,” ujar Zulkifli di lokasi aksi.
Selain penyegelan, mahasiswa dan nelayan juga mendesak DPRD segera membentuk panitia khusus atau satuan tugas untuk mengusut dugaan mafia solar subsidi yang dinilai telah merusak distribusi BBM bagi nelayan tradisional.
Perwakilan massa aksi, Riski, meminta aparat penegak hukum turun langsung mengusut dugaan penyelewengan distribusi solar subsidi yang disebut merugikan masyarakat kecil di kawasan pesisir.
“Bahwa kita menuntut DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk membentuk panitia khusus atau satgas dalam menangani persoalan ini. Dan kami juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas segala bentuk penyelewengan BBM bersubsidi yang merugikan nelayan kecil,” tegasnya.
Menurut massa, persoalan solar subsidi tidak hanya berdampak terhadap aktivitas melaut, tetapi juga memukul kondisi ekonomi keluarga nelayan yang semakin tertekan akibat tingginya biaya operasional.
Mahasiswa dan nelayan menegaskan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar akan kembali dilakukan apabila tuntutan mereka tidak segera direspons. Mereka berharap pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan pihak tertentu.
