Massa Pendemo Tuding DPRD Tanah Laut Tak Peduli Nelayan
Gelombang kekecewaan meledak di halaman Kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (18/5/2026). Massa gabungan mahasiswa dan nelayan melakukan aksi penyegelan sejumlah fasilitas gedung dewan setelah tidak satu pun anggota legislatif menemui mereka saat demonstrasi berlangsung.
Aksi tersebut dipicu dugaan praktik mafia solar subsidi yang disebut semakin meresahkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah Kecamatan Takisung, Desa Tabanio, hingga Kuala Tambangan. Kelangkaan solar bersubsidi dinilai membuat aktivitas melaut masyarakat terganggu dan berdampak langsung terhadap penghasilan nelayan kecil.
Sejak siang hari, massa aksi telah berkumpul membawa berbagai poster dan tuntutan. Mereka mendesak DPRD turun tangan mengusut dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi yang selama ini disebut hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Namun, situasi berubah menjadi kekecewaan setelah aspirasi yang disampaikan tidak mendapat respons dari para wakil rakyat. Massa mengaku telah menunggu cukup lama, tetapi tak ada satu pun dari anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang hadir menemui demonstran.
“Ini persoalan hidup masyarakat pesisir. Nelayan sedang kesulitan mendapatkan solar, tetapi ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi justru tidak ada yang mau menemui,” ujar Koordinator Aksi, M. Ilmi.
Sebagai bentuk protes simbolik, massa kemudian membentangkan pita segel di sejumlah titik gedung DPRD. Pintu aula hingga beberapa akses ruangan ditutup menggunakan spanduk dan tanda penyegelan sebelum massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.
Mahasiswa menilai sikap DPRD menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap persoalan masyarakat kecil. Mereka menyebut wakil rakyat seharusnya hadir mendengar langsung keluhan nelayan yang terdampak persoalan distribusi BBM subsidi.
“Kalau DPRD benar-benar berpihak kepada rakyat, minimal hadir dan mendengar. Jangan justru diam ketika masyarakat datang meminta solusi,” kata salah satu peserta aksi.
Dalam tuntutannya, massa juga mendesak pembentukan panitia khusus atau satuan tugas independen guna menelusuri dugaan praktik mafia solar subsidi di kawasan pesisir Tanah Laut. Mereka meminta pengawasan distribusi BBM diperketat agar solar subsidi tepat sasaran.
