KPK Persilakan Menkeu Tindaklanjuti Arahan Prabowo
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan mengambil langkah tegas terhadap pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
Pernyataan Presiden tersebut sebelumnya disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan institusi Bea dan Cukai agar pelayanan publik dan pengawasan di sektor kepabeanan berjalan lebih efektif dan responsif.
Menanggapi hal itu, Setyo menilai arahan Presiden merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan yang berbeda dengan ranah penegakan hukum yang menjadi tugas KPK. Ia menegaskan lembaganya tetap fokus pada fungsi pemberantasan korupsi sesuai mandat yang dimiliki.
“Saya kira itu ranah yang berbeda ya. Itu kan ditujukan kepada Menteri Keuangan,” kata Setyo kepada wartawan di wilayah Anyer, Banten, Kamis (21/5/2026).
Meski berada di jalur berbeda, Setyo menilai sikap tegas Presiden terhadap lembaga pelayanan publik menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola birokrasi.
Menurut dia, KPK melihat perhatian Presiden terhadap reformasi institusi negara menjadi sinyal positif dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan publik di Indonesia.
“Prinsipnya kita semuanya saya yakin sepakat bahwa komitmen Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi, sangat luar biasa,” ujar Setyo.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan terkait evaluasi maupun pergantian pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nanti silakan saja dikonfirmasi sama Menteri Keuangan soal hal itu,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kinerja Bea dan Cukai. Ia meminta institusi tersebut segera dibenahi demi mempercepat pelayanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR.
Presiden bahkan meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea dan Cukai apabila dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan kerja cepat yang diharapkan masyarakat dan pemerintah.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat,” tegas Prabowo.
