Kemenhaj Ancam Cabut Izin KBIHU Nakal
Menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pemerintah terus memperkuat berbagai persiapan teknis dan pelayanan bagi jemaah Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan seluruh skenario pengamanan, distribusi layanan, hingga mitigasi lapangan telah disiapkan guna mengantisipasi potensi kendala selama pelaksanaan ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan fase Armuzna menjadi tahap paling krusial dalam penyelenggaraan haji karena melibatkan pergerakan jemaah dalam jumlah besar secara bersamaan. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berjalan tertib dan aman.
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil saat meninjau tenda jemaah Indonesia di Makkah, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah penataan tenda jemaah di kawasan Armuzna. Petugas di lapangan disebut tengah melakukan pemetaan secara detail agar penempatan jemaah sesuai kloter, asal daerah, hingga identitas masing-masing.
“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelasnya.
Menurut Dahnil, pengaturan tenda yang rapi menjadi faktor penting untuk mempermudah mobilisasi jemaah sekaligus mengurangi risiko kepadatan saat puncak ibadah berlangsung. Pemerintah juga berupaya memastikan seluruh jemaah mendapatkan fasilitas dasar yang memadai selama berada di lokasi Armuzna.
Selain persoalan teknis, pemerintah menegaskan seluruh proses penyelenggaraan haji harus berada dalam satu komando resmi Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta mematuhi seluruh aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Dahnil memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi mengganggu pelayanan jemaah. Langkah itu disebut penting demi menjaga kenyamanan dan keselamatan para peserta haji.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses ibadah berjalan lebih manusiawi, tertata, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Menurut Dahnil, Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan haji. Arahan Presiden, kata dia, menekankan bahwa pelayanan kepada jemaah merupakan bagian dari upaya membantu umat Islam mewujudkan impian spiritual mereka.
“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya.
