Ferdy Sambo Ancam Jalur Hukum Jika Kisahnya Difilmkan
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo menyatakan keberatan apabila kisah hidupnya dijadikan film, dokumenter, maupun bentuk karya lainnya tanpa persetujuan dirinya dan keluarga. Penolakan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @ferdysambo_official.
Dalam pernyataan itu, Sambo menegaskan bahwa dirinya, keluarga, maupun tim penasihat hukum tidak pernah memberikan izin kepada pihak mana pun untuk melakukan wawancara, mengumpulkan informasi, atau memproduksi karya yang mengangkat perjalanan hidupnya.
“Bahwa Bapak Ferdy Sambo (FS), keluarga, dan Penasihat Hukum tidak memberikan izin dan menyatakan keberatan terhadap semua pihak yang memberikan maupun meminta keterangan tanpa seizin Bapak Ferdy Sambo (FS) terkait rencana pembuatan film atau produk apa pun bentuknya,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Sambo juga mengingatkan bahwa setiap upaya produksi yang tetap dilakukan tanpa persetujuan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Ia menilai hak pribadinya beserta keluarganya harus dihormati oleh semua pihak.
Melalui tim kuasa hukumnya, Sambo menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila terdapat pihak yang tetap membuat film atau karya sejenis berdasarkan informasi yang diperoleh tanpa izin resmi.
“Apabila terdapat pihak yang tetap melakukan wawancara atau memberikan keterangan terkait Bapak Ferdy Sambo (FS) atau keluarganya dan kemudian menghasilkan produk film atau bentuk lainnya tanpa izin resmi, maka Bapak Ferdy Sambo (FS) dan Tim Penasihat Hukum akan mengambil langkah hukum, baik secara pidana maupun perdata,” lanjut pernyataan tersebut.
Langkah hukum yang dimaksud mencakup gugatan perdata maupun pelaporan pidana terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak dan kepentingan hukum Ferdy Sambo serta keluarganya.
Melalui pernyataan tersebut, Ferdy Sambo berharap seluruh pihak menghormati sikap resminya dan tidak memanfaatkan kisah pribadinya sebagai materi produksi film, dokumenter, atau karya lain tanpa persetujuan yang sah.
