Demo Pertamina, Pengusaha Transportasi Lokal Beri Tenggat 3×24 Jam
Persoalan kerja sama transportasi antara pengusaha lokal dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) memasuki babak baru. Aliansi Pengusaha Unit Transportasi PHSS turun ke jalan dengan menggelar aksi di Simpang 6 Muara Badak menuju titik operasional PHSS, Sabtu (12/9/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah bagi para pengusaha penyedia armada lokal untuk menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan transportasi di wilayah operasional perusahaan migas tersebut.
Ada tiga poin utama yang dibawa dalam aksi. Para pengusaha meminta adanya penyesuaian harga sewa kendaraan dalam kontrak transportasi agar dinilai lebih adil dan layak bagi penyedia armada lokal.
Tuntutan kedua berkaitan dengan usia kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Aliansi meminta batas maksimal masa penggunaan kendaraan ditetapkan selama lima tahun.
Sementara tuntutan ketiga menyangkut identitas kendaraan. Aliansi mendesak agar armada yang beroperasi di wilayah PHSS menggunakan nomor polisi Kalimantan Timur atau pelat KT.
Selain persoalan harga dan masa penggunaan kendaraan, massa aksi juga menyoroti komunikasi antara pengusaha lokal dengan pihak PHSS. Aliansi mempersoalkan ketidakhadiran manajemen PHSS dalam agenda pemanggilan atau mediasi yang difasilitasi Komisi I DPRD.
Menurut pihak aliansi, DPRD telah berupaya membuka ruang penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi. Namun, mereka menyebut pihak PHSS tidak memenuhi panggilan tersebut.
Ketidakhadiran itu kemudian menjadi salah satu sorotan dalam aksi. Aliansi mempertanyakan sejauh mana komitmen perusahaan dalam membuka dialog dengan pengusaha lokal yang selama ini menyediakan armada untuk mendukung kegiatan operasional di wilayah tersebut.
Mereka juga menilai persoalan transportasi perlu dilihat lebih luas karena menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat sekitar wilayah operasi migas. Dalam pandangan aliansi, keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai berkaitan dengan perputaran ekonomi di daerah.
Dalam pernyataan yang disampaikan saat aksi, aliansi turut menyinggung proses kontrak transportasi yang mereka kaitkan dengan PT Ramai Jaya Abadi (RJA), perusahaan yang disebut sebagai pemenang tender. Namun, berbagai tudingan yang disampaikan terkait proses tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak aliansi dan belum terverifikasi secara independen.
Karena itu, pihak PHSS maupun PT RJA perlu memberikan klarifikasi mengenai tudingan serta persoalan kontrak yang dipersoalkan oleh para pengusaha transportasi lokal.
Koordinator Lapangan Aliansi Pengusaha Unit Transportasi PHSS, Dani, mengatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk merespons tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami memberikan waktu 3×24 jam untuk mendapatkan respons dan jawaban atas tuntutan kami. Kalau dalam waktu tersebut tidak ada respons, kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang berlipat ganda. Dan aksi berikutnya bukan lagi aksi damai seperti hari ini,” tegas Dani.
Batas waktu tersebut menjadi penanda bahwa aksi belum dianggap sebagai akhir dari persoalan. Aliansi menyatakan akan menentukan langkah selanjutnya setelah melihat respons dari pihak yang mereka tuntut.
Bagi para pengusaha transportasi lokal, persoalan yang dipersoalkan bukan hanya menyangkut besaran tarif sewa kendaraan. Mereka juga membawa isu mengenai keberlanjutan usaha, penggunaan armada lokal, serta posisi pelaku usaha daerah dalam kegiatan operasional perusahaan migas.
Aksi yang berlangsung Sabtu itu sendiri disebut berjalan damai. Namun, ancaman untuk kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar menunjukkan bahwa ketegangan antara pengusaha transportasi lokal dan pihak terkait masih belum menemukan titik penyelesaian.
Kini, tenggat 3×24 jam yang diberikan aliansi menjadi waktu bagi pihak terkait untuk memberikan jawaban atas tiga tuntutan tersebut. Respons dalam batas waktu itu akan menentukan apakah persoalan berlanjut ke meja dialog atau kembali dibawa ke jalan melalui aksi lanjutan.
