Danantara Temukan Dugaan Rekayasa Keuangan di PT Pos Indonesia
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap adanya indikasi dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia (Persero). Temuan tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan proses due diligence sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan.
Managing Director Stakeholders Management & Communications BPI Danantara, Rohan Hafas, mengatakan pemeriksaan menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Selain itu, pihaknya juga menerima sejumlah laporan yang mengarah pada dugaan penyimpangan, termasuk indikasi rekayasa laporan keuangan.
“PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun,” ujar Rohan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Rohan, seluruh temuan tersebut kini sedang ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan Danantara tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang merusak tata kelola perusahaan.
“Setiap persoalan yang selama ini membebani perusahaan akan kami selesaikan secara bertahap. Kami tidak akan memberikan ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Semua temuan akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Danantara menargetkan PT Pos Indonesia dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.
Di tengah proses pembenahan tersebut, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, resmi mengundurkan diri. Perseroan telah menerima surat pengunduran dirinya pada 2 Juli 2026.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berasal dari pertimbangan pribadi Daud Joseph.
“Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan,” ujar Iwan.
Menurut Rohan, selama sekitar tiga bulan memimpin PT Pos Indonesia, Daud Joseph melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, hingga struktur organisasi perusahaan.
Hasil asesmen tersebut menunjukkan perusahaan membutuhkan perubahan yang bersifat fundamental. Karena itu, Daud menilai proses restrukturisasi selanjutnya memerlukan sosok pemimpin dengan keahlian yang lebih spesifik untuk menjalankan transformasi perusahaan.
“Danantara menghormati keputusan tersebut dan akan segera menyiapkan pimpinan baru agar agenda transformasi PT Pos Indonesia dapat terus berjalan,” kata Rohan.
Sebelum mengundurkan diri, Daud Joseph sempat memaparkan kondisi keuangan PT Pos Indonesia dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada 22 Juni 2026. Saat itu ia mengungkapkan pendapatan perusahaan sepanjang 2025 turun sekitar 20 persen menjadi Rp3,9 triliun dari target Rp6,2 triliun atau hanya mencapai sekitar 63 persen dari target.
Penurunan pendapatan tersebut berdampak pada laba kotor yang hanya mencapai Rp1,5 triliun dari target Rp2,4 triliun. Sementara EBITDA dan laba bersih juga jauh di bawah target, yakni sekitar Rp300 miliar dari target Rp800 miliar.
Pelemahan terbesar terjadi pada lini bisnis logistik. Pendapatan sektor tersebut merosot dari sekitar Rp2 triliun menjadi hanya Rp600 miliar akibat berkurangnya program distribusi pangan dan beras dari pemerintah.
Meski demikian, layanan logistik kurir dengan pengiriman di bawah 30 kilogram masih membukukan pendapatan sekitar Rp1,8 triliun. Sementara layanan jasa keuangan, seperti pembayaran pensiun, kredit, transfer, dan pembayaran tagihan tetap bertahan di kisaran Rp1,2 triliun. Adapun sektor properti mengalami pertumbuhan meski kontribusinya terhadap total pendapatan perusahaan masih relatif kecil.
Daud juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dipaparkan kepada DPR masih berstatus unaudited dan saat itu masih dalam proses audit. Ia mengakui selama lima tahun terakhir kinerja PT Pos Indonesia sangat bergantung pada proyek pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, dan distribusi beras.
Ketika nilai proyek pemerintah turun drastis pada 2025 hingga hanya sekitar Rp300 miliar, pendapatan perusahaan ikut merosot menjadi Rp3,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan PT Pos Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk memperkuat bisnis inti di luar ketergantungan terhadap proyek-proyek pemerintah.
