Bulog Usul ASN hingga TNI Dapat Beras Lagi
Perum Bulog membuka peluang mengaktifkan kembali skema tunjangan beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di tengah melimpahnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Wacana tersebut disebut menjadi salah satu opsi untuk mempercepat distribusi stok beras nasional yang saat ini menumpuk di gudang.
Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengatakan usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan internal dan nantinya akan diajukan kepada pemerintah melalui proposal resmi. Menurutnya, keputusan penerapan kembali tunjangan beras natura tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan erat dengan kondisi fiskal negara dan kesiapan anggaran pemerintah.
“Skema ini masih akan dikaji lebih lanjut karena menyangkut kemampuan fiskal pemerintah serta kebutuhan anggaran negara,” ujar Febby dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, konsep distribusi beras kepada ASN sebenarnya bukan hal baru. Di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, mekanisme penyaluran beras untuk pegawai pemerintah disebut masih berjalan dalam bentuk tertentu sebagai bagian dari dukungan kebutuhan pokok.
Menurut Febby, kondisi stok beras nasional yang sangat tinggi membuat pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai strategi distribusi agar cadangan beras pemerintah (CBP) tetap tersalurkan secara optimal dan kualitas beras tetap terjaga.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Ia menilai skema beras natura dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran stok sekaligus membantu kebutuhan pangan ASN, TNI, dan Polri.
“Dengan stok yang sangat besar saat ini, distribusi nonpasar seperti beras natura menjadi salah satu opsi yang relevan untuk dipertimbangkan,” kata Rizal.
Ia menambahkan, beras yang nantinya disalurkan dalam program tersebut merupakan beras medium produksi Bulog yang selama ini menjadi bagian dari cadangan pangan pemerintah.
Sebagai informasi, tunjangan beras natura pernah diterapkan pemerintah pada masa lalu. Dalam skema itu, ASN, TNI, dan Polri menerima jatah beras langsung dari pemerintah sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan pegawai negara.
Bulog menilai pola distribusi langsung seperti itu dapat membantu mempercepat perputaran stok beras nasional di tengah tingginya hasil serapan gabah dan produksi beras dalam negeri beberapa waktu terakhir.
Selain mengkaji opsi beras natura, Bulog saat ini juga terus menjalankan program distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran dilakukan melalui pemerintah daerah, ritel modern, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), hingga melibatkan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.
