Budi Arie Singgung Suksesi Sebelum Pemilu 2029, Publik Bereaksi
Budi Arie Singgung Suksesi Sebelum 2029, Publik Bereaksi
JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional sebelum Pemilu 2029 menuai kritik dan perdebatan di tengah masyarakat.
Wacana tersebut disampaikan Budi Arie dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menyebut adanya kemungkinan skenario politik yang berlangsung lebih cepat dibandingkan jadwal Pemilu 2029.
Budi Arie mengaku sempat membicarakan hal tersebut secara langsung dengan Jokowi. Ia kemudian mempertanyakan kesiapan para pendukung apabila terjadi perubahan politik sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.
“Saya bisikkan ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 29 (Pilpres 2029). Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomongin pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana, kita siap atau enggak?” ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai respons. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pembahasan mengenai pergantian kepemimpinan ketika pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih berjalan.
Sebagian masyarakat menilai elite politik seharusnya lebih fokus pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, seperti kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, serta program pemerintahan.
“Bukannya mendoakan pemerintahan yang sah bekerja sampai akhir masa jabatan, ini malah sibuk merancang spekulasi yang bikin guncang situasi politik,” tulis salah satu pengguna media sosial, Ahmad Syaifuddin.
Kritik lainnya disampaikan pengguna bernama Rizky Pratama. Ia mempertanyakan langkah Budi Arie mengangkat isu tersebut di tengah perhatian masyarakat terhadap persoalan ekonomi.
“Suasana lagi fokus ke isu ekonomi dan lapangan kerja, kenapa elite relawan malah melempar isu adu domba begini? Sangat tidak bijak,” tulisnya.
Sejumlah warganet bahkan menggunakan istilah “makar” ketika menanggapi pernyataan tersebut. Mereka mempertanyakan apakah wacana percepatan pergantian kepemimpinan dapat dimaknai sebagai upaya mengganti pemerintahan sebelum masa jabatannya berakhir.
Namun, penggunaan istilah tersebut merupakan pendapat atau persepsi warganet dan bukan kesimpulan hukum mengenai pernyataan Budi Arie.
Respons terhadap pernyataan tersebut juga datang dari akun resmi Partai Gerindra yang memberikan komentar berupa emotikon bingung pada salah satu unggahan yang membahas pernyataan Budi Arie.
Hingga Selasa (25/8/2026), unggahan yang memuat pernyataan tersebut telah mendapat lebih dari 3.200 komentar dan ditonton lebih dari 374 ribu kali.
Sorotan terhadap wacana tersebut turut mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr Teguh Santosa, menilai pembahasan mengenai percepatan pergantian kepemimpinan nasional perlu disikapi secara serius.
Menurut Teguh, pernyataan elite politik maupun organisasi relawan mengenai perubahan kepemimpinan harus disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat mengganggu stabilitas politik.
Ia menilai pernyataan Budi Arie berpotensi memunculkan kegaduhan karena disampaikan ketika pemerintahan yang sah masih menjalankan mandatnya.
“Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun,” ujar Teguh.
Sampai saat ini, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai maksud “percepatan” yang disampaikan Budi Arie. Ia juga tidak menjelaskan secara spesifik skenario politik yang dimaksud dalam pernyataannya.
Wacana tersebut pada akhirnya menjadi bahan perdebatan baru di tengah dinamika politik nasional. Di satu sisi, pernyataan Budi Arie disampaikan sebagai kemungkinan atau skenario, tetapi di sisi lain, pembahasan mengenai pergantian kepemimpinan sebelum 2029 telah memicu perhatian dan kritik publik.
