Anggaran Laundry Rp450 Juta Disorot, Ini Respons Provinsi Kalimantan Timur
Polemik anggaran laundry sebesar Rp450 juta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu sorotan publik setelah beredar narasi bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.
Isu ini mencuat di media sosial dan memancing kritik terkait efisiensi penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah tuntutan penghematan belanja publik.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut bukan diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi gubernur.
“Anggaran itu untuk seluruh kebutuhan laundry di rumah jabatan, bukan hanya pakaian kepala daerah,” ujarnya.
Astri menjelaskan, dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), nomenklatur kegiatan memang tertulis sebagai belanja laundry kepala daerah. Namun, ia mengakui penamaan tersebut mengikuti sistem aplikasi, bukan menggambarkan penggunaan riil di lapangan.
Penjelasan ini justru membuka pertanyaan baru soal transparansi dan akurasi penamaan anggaran dalam dokumen resmi pemerintah.
Menurutnya, anggaran tersebut mencakup pencucian berbagai perlengkapan operasional seperti karpet, gorden, sprei, bedcover, taplak meja, hingga pelapis kursi yang digunakan dalam kegiatan di rumah jabatan.
Total terdapat enam rumah jabatan aktif yang setiap hari digunakan untuk berbagai agenda, baik kegiatan pemerintahan maupun acara yang melibatkan masyarakat.
“Sekarang banyak kegiatan dipindahkan ke rumah jabatan untuk efisiensi. Dampaknya, kebutuhan operasional seperti laundry ikut meningkat,” jelas Astri.
Selain itu, fasilitas penunjang seperti musala dan guest house juga masuk dalam cakupan layanan. Guest house tersebut memiliki sekitar 12 kamar yang kerap digunakan oleh tamu VIP, termasuk pejabat dari luar daerah.
“Setiap hari ada kebutuhan laundry untuk tamu, seperti seprai dan bedcover,” tambahnya.
Meski demikian, besarnya anggaran tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas pengelolaan fasilitas negara dan prioritas belanja daerah.
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap evaluasi, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran sejalan dengan kebijakan efisiensi.
“Ke depan akan kami evaluasi apakah masih relevan atau bisa ditekan sesuai kebutuhan,” pungkas Astri.
