Pertalite Desil 9-10 Masih Jadi Pembahasan Pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum menetapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Menurut Bahlil, rencana tersebut masih dibahas oleh pemerintah dan belum sampai pada tahap keputusan. Karena itu, belum ada perubahan terhadap ketentuan pembelian Pertalite yang berlaku saat ini.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (20/8/2026).
Bahlil mengatakan, selama belum ada aturan baru, distribusi Pertalite tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kendaraan bus dan truk masih memiliki batas pembelian maksimal 200 liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari.
“Masih seperti itu aja,” ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil kembali menekankan bahwa subsidi BBM seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia meminta masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak menggunakan BBM bersubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tegasnya.
Pemerintah Siapkan Pengendalian Subsidi
Wacana pembatasan Pertalite juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pengendalian subsidi BBM secara bertahap. Salah satu opsi yang dikaji adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.
Kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Jika kebijakan diterapkan, mereka akan diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Purbaya menyebut sistem yang dimiliki PT Pertamina dinilai sudah dapat mendukung penerapan kebijakan tersebut. Namun, pemerintah masih melakukan pembahasan untuk memastikan seluruh sistem dan mekanisme pengawasan siap digunakan.
Dengan demikian, pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 belum berlaku. Pemerintah masih mengkaji skema tersebut dengan tujuan memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus mengurangi potensi subsidi dinikmati kelompok mampu.
