Taiwan Siapkan Uang Tunai Rp5,5 Juta untuk Setiap Warga
Pemerintah Taiwan menyiapkan kebijakan pembagian uang tunai sebesar 10.000 dolar Taiwan (TWD) atau sekitar Rp5,5 juta untuk setiap warga negara pada 2027. Rencana tersebut disampaikan Presiden Taiwan Lai Ching-te setelah menerima laporan Proposal Anggaran Pemerintah Pusat 2027 dari Eksekutif Yuan.
Kebijakan itu disebut sebagai bentuk pembagian manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Pemerintah Taiwan menilai perekonomian negara tersebut tengah tumbuh kuat, terutama ditopang meningkatnya permintaan global terhadap kecerdasan buatan (AI), komputasi berkinerja tinggi (HPC), layanan cloud, serta industri semikonduktor.
Lai menyebut posisi Taiwan dalam industri teknologi, semikonduktor, dan rantai pasokan manufaktur menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan proyeksi terbaru Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik Taiwan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 11,05 persen pada 2026. Angka tersebut meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 9,64 persen.
Jika terealisasi, pertumbuhan tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam 39 tahun. Bahkan, ekonomi Taiwan pada semester pertama 2026 telah tumbuh 14,15 persen, yang disebut sebagai angka tertinggi dalam sekitar lima dekade.
Selain pembagian uang tunai, pemerintah Taiwan juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga momentum ekonomi. Di antaranya peningkatan upah, pemangkasan pajak, perluasan program kesejahteraan, serta pembangunan infrastruktur publik.
Dukungan juga akan diarahkan kepada sektor industri, termasuk usaha kecil dan menengah, sekaligus memperkuat infrastruktur yang dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Bukan Program Baru
Pemberian uang tunai maupun voucher konsumsi sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pemerintah Taiwan. Kebijakan tersebut digunakan untuk mendorong daya beli masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi.
Pada 2020, pemerintah memberikan voucher stimulus senilai TWD3.000 dengan mekanisme warga membayar TWD1.000. Setahun kemudian, masyarakat kembali memperoleh voucher konsumsi senilai TWD5.000.
Kemudian pada 2023, pemerintah membagikan uang tunai TWD6.000 kepada setiap warga sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan ekonomi.
Pada 2025, pemerintah juga menyalurkan TWD10.000 per orang sebagai respons terhadap dampak kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat.
Namun, pemerintah Taiwan menegaskan rencana terbaru memiliki latar belakang berbeda. Kali ini, pembagian uang tunai disebut tidak didasarkan pada kondisi resesi atau krisis ekonomi, melainkan berasal dari ruang fiskal yang tersedia akibat pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut membuat masyarakat dapat ikut merasakan manfaat langsung dari kinerja perekonomian Taiwan.
Jika proposal anggaran disetujui Legislatif Yuan pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembayaran TWD10.000 dapat dilakukan sebelum Tahun Baru Imlek pada Februari 2027.
Dikritik Oposisi
Rencana pembagian uang tunai tersebut tidak lepas dari kritik politik. Kelompok oposisi mempertanyakan perubahan sikap pemerintah terkait kebijakan pemberian TWD10.000.
Wali Kota Taipei dari Kuomintang, Chiang Wan-an, turut mempertanyakan kebijakan tersebut. Oposisi mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya pernah menolak rencana serupa dengan alasan terdapat persoalan konstitusional.
Kubu oposisi juga menduga kebijakan tersebut berpotensi memiliki kepentingan politik. Pasalnya, Taiwan dijadwalkan menghadapi pemilu lokal pada November 2026 dan pemilihan presiden pada 2028.
Selain persoalan politik, kebijakan bagi-bagi uang tunai juga dikaitkan dengan rencana pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan Taiwan. Anggaran pertahanan untuk 2027 disebut mencapai sekitar TWD1,1225 triliun.
Meski menuai kritik, pemerintah Taiwan tetap menegaskan bahwa pembagian uang tunai tersebut merupakan upaya mengembalikan sebagian manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat.
Dengan demikian, keputusan final mengenai kebijakan tersebut masih bergantung pada pembahasan dan persetujuan anggaran di Legislatif Yuan.
