Evaluasi APBD 2025 Dimulai, Pemkab Bekasi Siap Tingkatkan Akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Kabupaten Bekasi.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD, Cikarang Pusat, Senin (13/7/2026). Agenda rapat juga mencakup penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2025 serta laporan Panitia Khusus (Pansus) 16 mengenai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Asep menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Momentum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Asep.
Menurutnya, pembahasan Raperda menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara menyeluruh sekaligus menyempurnakan berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025.
Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien. Seluruh proses pembahasan ini harus menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan dalam pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Asep menegaskan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan dan masukan yang konstruktif. Semua rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.
Selain membahas Raperda APBD, rapat paripurna juga mendengarkan laporan Pansus 16 DPRD terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025.
Menanggapi laporan tersebut, Asep memastikan pemerintah daerah akan mengoptimalkan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemerintah Daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara optimal sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Asep menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini penyelenggaraan pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud melalui sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama. Dengan semangat tersebut, kami optimistis pembangunan Kabupaten Bekasi akan semakin maju, inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
