Pemerintah Dalami Isu PHK Tokopedia-TikTok
Pemerintah memilih tidak terburu-buru menyimpulkan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikabarkan terjadi di Tokopedia dan TikTok. Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal memastikan akan mengumpulkan informasi langsung dari kedua belah pihak sebelum menentukan langkah lanjutan.
Menurut Said, klarifikasi diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan, mengingat sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur.
“Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Said Iqbal di Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).
Ia mengungkapkan tengah menyusun agenda pertemuan dengan perwakilan pekerja maupun manajemen perusahaan untuk memastikan seluruh informasi yang berkembang dapat diverifikasi secara langsung.
“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan,” ujarnya.
Said menegaskan, hasil pertemuan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah yang diperlukan apabila ditemukan persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Isu PHK di Tokopedia dan TikTok belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul kabar mengenai penyesuaian organisasi di lingkungan perusahaan. Pemerintah pun menilai setiap informasi yang beredar perlu diverifikasi agar penanganan dilakukan berdasarkan fakta, bukan sekadar spekulasi.
