Era AI Dimulai, Kemkomdigi Perkuat Literasi Digital Masyarakat
Pemerintah mengubah strategi program literasi digital nasional seiring pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan meningkatnya ancaman di ruang siber. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), program yang selama ini berfokus pada pengenalan internet kini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi disinformasi, memanfaatkan AI secara bijak, serta memperkuat keamanan digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah sehingga pendekatan literasi digital juga harus menyesuaikan perkembangan teknologi.
Menurutnya, program literasi digital tidak lagi sebatas mengajarkan cara menggunakan perangkat atau mengakses internet, melainkan berorientasi pada peningkatan kompetensi agar masyarakat mampu beradaptasi dengan tantangan digital yang semakin kompleks.
“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” ujar Nezar, dikutip pada Minggu (5/7/2026).
Nezar menjelaskan perubahan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap pelaksanaan program literasi digital yang telah berlangsung hampir sepuluh tahun.
“Kita melakukan program-program literasi digital sudah hampir satu dekade dan evaluasi Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu,” katanya.
Dalam skema baru tersebut, masyarakat akan dibekali kemampuan mengenali, memverifikasi, dan menangkal misinformasi, disinformasi, maupun hoaks yang semakin mudah diproduksi dan disebarkan dengan bantuan teknologi AI.
Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat memahami cara kerja AI agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Penguatan kemampuan digital juga dibarengi dengan peningkatan literasi keamanan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai upaya membangun ketahanan digital nasional tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro, mengatakan keberhasilan literasi keamanan siber membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.
“Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” ujar Satryo.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk menghadapi meningkatnya ancaman siber yang kini memanfaatkan teknologi AI, serangan phishing, rekayasa sosial (social engineering), hingga penyebaran disinformasi secara sistematis.
Melalui transformasi program literasi digital ini, pemerintah berharap masyarakat Indonesia tidak hanya mampu menggunakan teknologi digital, tetapi juga memiliki kecakapan berpikir kritis, menjaga keamanan data pribadi, dan memanfaatkan AI secara aman serta bertanggung jawab.
