DPR Minta Kemhan Benahi Latsarmil SPPI
Insiden meninggalnya lima peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) memicu desakan agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem pelatihan dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan tragedi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program SPPI. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah desain pelatihan agar lebih aman, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan peserta yang berasal dari kalangan sipil.
“Peserta SPPI bukan dipersiapkan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai manajer pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, materi yang memiliki risiko fisik tinggi perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip kebutuhan jabatan (job relevance),” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).
Amelia menilai kurikulum Latsarmil selama ini perlu disesuaikan dengan tugas peserta setelah lulus. Sebagai calon pengelola pembangunan desa, mereka lebih membutuhkan penguatan kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta pelayanan publik dibanding latihan fisik yang berisiko tinggi.
Karena itu, ia mengusulkan agar latihan fisik yang tidak berkaitan langsung dengan tugas peserta dikurangi atau dimodifikasi. Pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, indeks massa tubuh, hingga riwayat medis masing-masing peserta.
Selain evaluasi materi latihan, Amelia meminta Kemhan memperbanyak porsi pembelajaran di kelas. Materi seperti kepemimpinan, bela negara, manajemen koperasi, komunikasi publik, mitigasi konflik desa, ketahanan pangan, hingga manajemen krisis dinilai lebih relevan dengan peran peserta setelah menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, aspek keselamatan juga harus menjadi perhatian utama. Pengawasan kesehatan selama pelatihan perlu diperketat melalui pemeriksaan kondisi fisik secara berkala untuk mendeteksi dini risiko seperti dehidrasi, heat stroke, maupun gangguan jantung.
Amelia menilai tragedi yang menewaskan lima peserta harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelatihan. Ke depan, setiap tahapan pendidikan harus mengedepankan prinsip manajemen risiko agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Meski demikian, ia menegaskan kebutuhan akan sumber daya manusia yang akan mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tetap besar. Karena itu, keberlanjutan program SPPI dinilai tetap penting untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.
“Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia berlangsung secara aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan peserta,” pungkas Amelia.
