Pengamat Sebut Safari Jokowi Kirim Sinyal Politik ke PDIP
Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan aktif melakukan safari politik ke sejumlah daerah menuai beragam penilaian. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, yang menilai manuver tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi politik.
Menurut Hari, aktivitas Jokowi pasca-lengser dari kursi presiden berkaitan dengan upaya menjaga pengaruh politik keluarganya agar tetap memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional.
Ia menilai figur Jokowi masih menjadi kekuatan politik yang dibutuhkan untuk menopang posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Kaesang Pangarep yang kini berkiprah di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Safari Jokowi untuk menjaga keturunannya tetap dalam orbit politik, di mana Gibran hari ini menjadi Wapres dan Kaesang dengan PSI-nya,” kata Hari, Minggu (28/6/2026).
Hari berpandangan, bergabungnya Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI juga bukan sekadar simbolis. Menurutnya, posisi tersebut mengandung pesan politik bahwa PSI ingin tampil sebagai kekuatan baru yang mampu bersaing dengan partai-partai besar, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).
“Dengan posisi Jokowi sebagai pembina PSI, bisa saja itu bagian dari bahasa politik bahwa PSI mampu bersaing dengan PDIP,” ujarnya.
Ia juga menilai safari politik Jokowi ke sejumlah daerah merupakan bagian dari konsolidasi kekuatan politik sekaligus upaya memperlihatkan bahwa pengaruh mantan presiden itu masih diperhitungkan.
Bahkan, Hari mengibaratkan persaingan PSI dan PDIP sebagai pertarungan dua kekuatan besar dalam politik nasional.
“Atau jelasnya gajah mampu menginjak banteng. Jadi Jokowi ingin mengatakan bahwa PSI mampu mengatasi dan bersaing dengan PDIP,” katanya.
Hari menambahkan, langkah-langkah politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama menjelang dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Catatan: Pernyataan dalam berita ini merupakan analisis dan pandangan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Joko Widodo maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait penilaian tersebut.
