Bapenda Kabupaten Bekasi Tancap Gas Genjot Pendapatan Daerah: Potensi Pajak Terus Diburu
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mempercepat langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang semester kedua tahun anggaran 2026. Sejumlah strategi disiapkan untuk mengejar target penerimaan, terutama dari sektor pajak yang realisasinya masih belum sesuai harapan.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan evaluasi hingga pertengahan tahun menunjukkan masih terdapat beberapa jenis pajak yang membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, penggalian potensi pendapatan terus dilakukan agar target penerimaan daerah dapat tercapai.
“Hingga pertengahan tahun ini kami terus bergerak mencari dan menggali potensi yang ada untuk mencapai realisasi setinggi-tingginya. Memang pada triwulan kedua masih terdapat beberapa sektor pajak yang perlu ditingkatkan realisasinya sehingga membutuhkan upaya ekstra dalam penggalian potensinya,” kata Iwan.
Menurutnya, capaian yang telah melampaui target triwulan bukan menjadi alasan untuk mengendurkan kinerja. Seluruh jajaran Bapenda tetap diarahkan mengejar tambahan penerimaan hingga penghujung tahun.
“Yang sudah mencapai target pun tidak membuat kami berdiam diri. Kami tetap akan mengejar realisasi semaksimal mungkin sampai akhir tahun, mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus berjalan,” ujarnya.
Salah satu fokus utama Bapenda saat ini adalah optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, Hendra Sugiarta, menjelaskan penerimaan dari sektor tersebut sangat dipengaruhi aktivitas jual beli properti sehingga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.
“BPHTB sifatnya sangat bergantung pada transaksi. Masyarakat yang melakukan transaksi tahun lalu belum tentu melakukan transaksi kembali pada tahun ini. Karena itu diperlukan pendekatan dan imbauan kepada PPAT, PPATS, para pengembang, pengelola kawasan, serta masyarakat agar proses transaksi dan validasi BPHTB dapat dipercepat,” jelas Hendra.
Untuk mempercepat realisasi penerimaan, Bapenda tidak hanya mengandalkan administrasi perpajakan. Petugas juga turun langsung melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan, termasuk notaris, pengembang, pengelola kawasan industri, hingga masyarakat.
“Kami melakukan pendekatan yang fleksibel. Selain kunjungan langsung, kami juga menyampaikan surat imbauan kepada masyarakat, PPAT, PPATS, pengembang, dan developer agar segera melakukan percepatan transaksi serta validasi BPHTB,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah objek pajak justru menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga 24 Juni 2026, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, serta beberapa komponen Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) telah melampaui target triwulan.
Data Bapenda mencatat penerimaan PBJT Tenaga Listrik mencapai Rp265,31 miliar, PBJT Makanan dan Minuman Rp146,15 miliar, serta PBB sebesar Rp304,83 miliar. Sementara BPHTB telah menyumbang Rp413,30 miliar terhadap kas daerah.
Selain itu, penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai Rp176,59 miliar, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyumbang Rp115,24 miliar.
Hendra menambahkan, upaya peningkatan PAD mendapat dukungan penuh dari Plt Bupati Bekasi sehingga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan.
“Alhamdulillah, pimpinan kami, Pak Plt Bupati Bekasi, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Bapenda untuk terus menggali potensi pendapatan daerah. Tugas ini memang tidak mudah, tetapi kami akan terus bekerja maksimal demi meningkatkan kontribusi PAD bagi pembangunan Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
Bapenda optimistis kombinasi penggalian potensi baru, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta percepatan layanan perpajakan akan mampu mendongkrak PAD hingga akhir 2026. Pendapatan tersebut diharapkan menjadi penopang utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.
