IMM DIY Desak Audit Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di kompleks DPRD DIY, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Massa aksi yang sebelumnya berkumpul di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta kemudian bergerak menuju kantor DPRD DIY untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Kegiatan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Ketua DPD IMM DIY, Ahsan Taqwim, mengatakan pihaknya membawa lima poin tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional.
Salah satu fokus utama yang disuarakan adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Ahsan, kedua program tersebut perlu diawasi secara ketat karena melibatkan penggunaan anggaran negara yang besar.
IMM menilai pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak mengorbankan kebutuhan sektor lain,” ujar Ahsan.
Selain itu, IMM DIY juga menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah. Mereka meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih difokuskan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial.
Menurut Ahsan, pendidikan seharusnya tetap menjadi prioritas utama karena memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan bangsa.
“Pendidikan harus menjadi perhatian utama. Apalagi konstitusi telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN,” katanya.
Tak hanya soal anggaran, mahasiswa juga menyinggung keterlibatan aparat keamanan dalam berbagai urusan sipil. IMM DIY berpandangan bahwa TNI dan Polri perlu menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Mereka menilai penguatan ruang sipil penting dilakukan untuk menjaga kualitas demokrasi serta memastikan partisipasi masyarakat tetap terjaga.
Di bidang ekonomi, IMM menilai masyarakat masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya hidup dan harga sejumlah kebutuhan pokok. Karena itu, mereka mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat dan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya.
Selain menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat, IMM DIY juga meminta DPRD DIY mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program nasional di daerah.
Menurut Ahsan, dampak kebijakan pemerintah pusat tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat di daerah.
“Dampak kebijakan nasional dirasakan langsung di daerah. Karena itu DPRD perlu ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya agar tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan IMM dengan sejumlah pemerintah desa di Bantul, muncul kekhawatiran bahwa program tersebut dapat menggeser fokus terhadap agenda pembangunan desa lainnya.
Karena itu, IMM meminta pemerintah memastikan seluruh program prioritas berjalan beriringan tanpa mengabaikan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun pembangunan sektor-sektor strategis lainnya.
Aksi kemudian ditutup dengan penyerahan aspirasi kepada perwakilan DPRD DIY untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan di tingkat daerah.
