Mahasiswa UGM Tantang Pemerintah Buka Akses Papua
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya terkait kondisi di Papua. Permintaan itu disampaikan sebagai respons atas ajakan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menawarkan untuk mengajak mahasiswa melihat langsung situasi di Papua.
Juru bicara mahasiswa UGM, Gladwin, menilai keterbukaan informasi kepada publik jauh lebih penting dibandingkan mengundang segelintir mahasiswa untuk melakukan kunjungan ke wilayah tersebut.
Menurutnya, jika pemerintah meyakini tidak terjadi kekerasan maupun penindasan seperti yang selama ini dituduhkan sejumlah pihak, maka akses bagi masyarakat dan media seharusnya dibuka secara luas.
“Kalau di Papua tidak terjadi kekerasan dan penindasan, jangan ajak satu orang saja yang diajak melihat,” kata Gladwin kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di Papua. Karena itu, pemerintah diminta memberikan ruang yang lebih terbuka bagi jurnalis dan publik untuk melihat langsung situasi di lapangan.
“Buka semuanya ke seluruh rakyat Indonesia. Pers diajak ke sana, diajak meliput sebebas-bebasnya. Kalau tidak ada kekerasan dan tidak ada penindasan, silakan dibuka,” ujarnya.
Gladwin menilai tawaran kunjungan ke Papua yang disampaikan pemerintah tidak menjawab substansi kritik yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, persoalan utama yang dipersoalkan adalah transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Jadi kami pikir itu alasan yang berusaha supaya terlihat dermawan, saya ajak pakai uang pribadi saya ke sana, saya biayai biar kamu lihat,” katanya.
Ia juga mempertanyakan objektivitas informasi yang diperoleh jika kunjungan hanya dilakukan oleh segelintir orang atas fasilitasi pemerintah.
“Kalau saja kami diajak, siapa yang menjamin tidak ditutup-tutupi, tidak disensor, tidak dilihat secara parsial. Karena mereka ini aktor penindas, bagaimana kita bisa percaya,” ujarnya.
Menurut Gladwin, sikap tersebut bukan hanya mewakili mahasiswa UGM, tetapi juga bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi di Papua.
Sebelumnya, isu Papua menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam forum Nusantara Young Leaders di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Minggu (15/6/2026). Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong terciptanya ruang dialog yang lebih setara.
Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, mengatakan diskusi dalam negara demokrasi seharusnya berangkat dari kepentingan rakyat dan membuka ruang bagi kritik yang konstruktif.
“Dalam demokrasi, diskusi harus berangkat dari kepentingan rakyat. Dari berbagai kebijakan yang kami kaji, kami belum melihat keberpihakan itu dari pemerintah,” kata Mesa.
