BEM UI dan Polisi Sempat Bersitegang di Kawasan Semanggi
Perjalanan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian pada Jumat (12/6/2026). Rombongan mahasiswa yang berangkat dari Depok tertahan di kawasan Semanggi setelah akses menuju lokasi yang telah mereka rencanakan tidak dapat dilalui.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan pihaknya sejak awal telah menyampaikan pemberitahuan aksi kepada aparat serta mengumumkan titik demonstrasi kepada publik. Karena itu, mahasiswa mempertanyakan keputusan penutupan jalur menuju Bundaran HI.
“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan sejak awal titik aksi yang kami sampaikan adalah Bundaran HI. Namun ketika sampai di kawasan Semanggi, akses menuju lokasi justru ditutup,” kata Anandaku.
Menurutnya, massa bergerak dari Depok melalui Lenteng Agung menuju Pancoran dan Semanggi. Saat hendak memasuki jalur Sudirman menuju Bundaran HI, mereka mendapati barikade aparat yang menghalangi perjalanan peserta aksi.
Mahasiswa mengaku sempat meminta penjelasan terkait alasan penutupan jalan tersebut. Namun, mereka menilai tidak mendapatkan keterangan yang memadai mengenai kebijakan pengalihan rute tersebut.
“Kami mencoba meminta akses dibuka karena tujuan kami sudah jelas sejak awal. Akan tetapi, kami diarahkan untuk memindahkan lokasi aksi ke kawasan DPR/MPR,” ujarnya.
Situasi sempat memanas ketika massa aksi berusaha bernegosiasi dengan petugas. Dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat disebut sempat terjadi meski tidak berlangsung lama.
“Sempat ada ketegangan di lapangan karena massa ingin melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Kami hanya meminta hak untuk menyampaikan aspirasi di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya,” tutur Anandaku.
Hingga siang hari, mahasiswa masih berupaya melakukan koordinasi dengan aparat terkait kelanjutan aksi. Demonstrasi tersebut merupakan bagian dari gerakan mahasiswa yang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, termasuk persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, dan tata kelola pemerintahan.
