Agenda Keliling Indonesia Jokowi Jadi Perbincangan
Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia memicu beragam tanggapan. Salah satu kritik datang dari peneliti media dan politik, Buni Yani, yang menilai agenda tersebut lebih sarat kepentingan pribadi dibanding kepentingan publik.
Dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (7/6/2026), Buni Yani menyampaikan pandangannya terkait langkah Jokowi yang disebut akan melakukan perjalanan ke berbagai provinsi dalam waktu mendatang.
Menurutnya, agenda tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan keluarga mantan presiden tersebut.
“Jokowi tidak pernah memikirkan bangsa. Yang dia pikirkan hanya diri dan keluarganya. Itulah yang membuat rakyat marah,” kata Buni Yani.
Kritik serupa juga muncul di media sosial. Seorang warganet dengan akun Galur Isme menilai Jokowi tidak layak dijadikan panutan karena sejumlah kontroversi yang dinilai terjadi selama masa pemerintahannya.
“Karena ketidakjujurannya, kibulannya dan nepotismenya melalui adik ipar,” tulis akun tersebut.
Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengonfirmasi adanya agenda kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menyebut beberapa wilayah yang masuk dalam agenda awal perjalanan tersebut antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.
Bestari menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program yang lebih luas untuk menyambangi seluruh provinsi di Indonesia.
“Lampung, NTT, Jabar. Tentu dalam rangkaian 38 provinsi, harus ada yang diawali,” ujar Bestari.
Meski agenda tersebut telah dikonfirmasi, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai tujuan maupun kegiatan yang akan dilakukan Jokowi selama kunjungan ke berbagai daerah tersebut.
Rencana safari ke 38 provinsi itu pun terus menjadi perhatian publik. Sebagian pihak menilai kunjungan tersebut sebagai upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat, sementara pihak lain melihatnya sebagai langkah yang memiliki dimensi politik menjelang dinamika politik nasional ke depan.
