KSAD Bantah Ada Instruksi Bubarkan Nobar Film Pesta Babi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada jajaran TNI AD terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, langkah pembubaran yang terjadi di sejumlah daerah merupakan hasil keputusan pemerintah daerah bersama aparat setempat demi menjaga situasi keamanan.
Pernyataan itu disampaikan Maruli usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). Ia menepis anggapan bahwa tindakan pembubaran dilakukan atas arahan institusi TNI AD dari tingkat pusat.
“Tidak ada instruksi langsung dari kami. Itu merupakan tanggung jawab koordinator wilayah bersama pejabat pemerintahan di daerah yang menilai ada potensi kerawanan,” ujar Maruli kepada awak media.
Menurut dia, keputusan di lapangan sepenuhnya berada dalam kewenangan unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di masing-masing wilayah. Karena itu, ia meminta publik tidak langsung mengaitkan tindakan tersebut dengan kebijakan resmi TNI AD.
Maruli menjelaskan, aparat di daerah biasanya melakukan koordinasi sebelum mengambil keputusan terkait kegiatan publik yang dianggap berpotensi memicu gangguan ketertiban. Dalam konteks nobar film Pesta Babi, ia menilai pertimbangan utama yang digunakan adalah pencegahan konflik di tengah masyarakat.
“Kalau ada risiko keributan, tentu pemerintah daerah bersama unsur keamanan akan mengambil langkah antisipasi. Itu keputusan di wilayah,” katanya.
Isu pembubaran nobar film Pesta Babi sebelumnya ramai diperbincangkan setelah sejumlah agenda pemutaran bersama di beberapa daerah dilaporkan batal terlaksana. Sebagian pihak menilai pembatalan itu berkaitan dengan tekanan dari kelompok tertentu, sementara pihak penyelenggara mengaku hanya ingin menghadirkan ruang diskusi melalui film tersebut.
Situasi itu kemudian memicu perdebatan publik mengenai kebebasan berekspresi dan ruang pemutaran karya film di Indonesia. Tidak sedikit warganet mempertanyakan alasan pembatalan kegiatan yang dinilai bersifat privat dan komunitas.
Di sisi lain, aparat keamanan di sejumlah wilayah disebut memilih langkah pencegahan untuk menghindari potensi gesekan antarwarga. Pertimbangan stabilitas dan keamanan lingkungan menjadi alasan utama kegiatan nobar tidak dilanjutkan.
Meski demikian, Maruli menegaskan TNI AD tidak memiliki kebijakan khusus untuk melarang ataupun membubarkan pemutaran film tersebut. Ia kembali menekankan bahwa keputusan yang diambil di daerah merupakan bentuk koordinasi lintas unsur pemerintahan.
