Sentil Isu Korupsi dan Kinerja BUMD, Tuntutan Mahasiswa Kabupaten Bekasi Tak Dianggap Serius?
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Bekasi, Kamis (2/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan daerah yang dinilai belum mendapat penanganan optimal dari pemerintah.
Aksi yang melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hima Persis, serta Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba memasuki area kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka berhasil mendekati hingga teras gedung sebelum akhirnya dihadang oleh petugas keamanan yang berjaga di lokasi.
Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menyatakan bahwa aksi tersebut membawa berbagai tuntutan yang merupakan refleksi dari keresahan masyarakat.
“Kami membawa aspirasi yang merupakan akumulasi persoalan masyarakat Kabupaten Bekasi yang hingga kini belum terselesaikan,” ujarnya di lokasi aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kualitas pelayanan kesehatan, kondisi infrastruktur jalan, hingga akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, mereka juga menyinggung persoalan korupsi yang dinilai masih menjadi tantangan serius di daerah.
Tidak hanya itu, massa aksi mendesak pemerintah daerah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal, melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan penanganan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dinilai belum mampu merepresentasikan kepentingan pemuda secara optimal.
Dalam aksinya, mereka meminta agar unsur pimpinan daerah, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah, hingga pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, hadir langsung untuk memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.
“Jika tidak ada yang menemui kami, kami akan tetap bertahan sampai ada perwakilan yang datang,” tegas Adhil.
Hingga pukul 17.00 WIB, massa masih bertahan di area teras Gedung Bupati Bekasi dengan pengamanan dari Satpol PP dan aparat kepolisian. Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Musrofa, bersama anggota Fraksi PKS, Saeful Islam, hadir untuk berdialog dengan mahasiswa guna meredakan ketegangan.
