Sahroni Nilai Era Prabowo Tegas Berantas Korupsi
Gelombang penindakan hukum terhadap sejumlah pejabat tinggi negara belakangan ini memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai langkah tersebut justru menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang sedang berjalan secara serius di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan publik mengemuka setelah aparat penegak hukum menetapkan sejumlah pejabat strategis sebagai tersangka. Di antaranya mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Menurut Sahroni, banyaknya penangkapan terhadap pejabat negara tidak seharusnya dimaknai sebagai tanda memburuknya kondisi pemerintahan. Sebaliknya, hal tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sedang bekerja.
“Banyak pihak yang menarasikan Indonesia tidak baik-baik saja karena banyak pejabat yang ditangkap. Padahal yang sedang terjadi adalah proses bersih-bersih oleh negara melalui Kejaksaan Agung dan KPK. Ini membuktikan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap pejabat publik menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara. Ia menilai langkah tersebut selaras dengan pesan Presiden Prabowo yang berulang kali menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sahroni juga melihat proses hukum yang berlangsung sebagai sinyal bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap penegakan hukum, termasuk mereka yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.
Menurutnya, justru akan menjadi persoalan apabila dugaan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum.
“Kalau ada koruptor yang jelas-jelas melakukan kejahatan tetapi tidak ditangkap, itu baru pertanda negara sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, langkah yang dilakukan aparat saat ini harus dipandang sebagai bagian dari perbaikan sistem,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahroni menyebut Presiden Prabowo sedang mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran pemerintah agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan yang diberikan negara.
Ia menilai agenda pembenahan tidak hanya menyasar satu sektor tertentu, melainkan mencakup seluruh lini pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun keuangan negara.
“Presiden sedang melakukan bersih-bersih di berbagai sektor. Ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang masih ingin bermain-main dengan jabatan dan merugikan rakyat. Presiden tidak main-main dalam hal ini,” tegasnya.
Sahroni pun mengajak masyarakat untuk melihat rangkaian penindakan hukum tersebut secara objektif. Menurutnya, keberanian aparat menindak pejabat tinggi merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan pemerintahan.
