Refleksi Kerusuhan Agustus 2025, HMI MPO Bekasi Serukan Demokrasi dan Kemanusiaan
HMI MPO Cabang Bekasi Raya menghadiri kegiatan “Refleksi 1 Tahun Kerusuhan Agustus 2025: Dari Tragedi Menuju Kesadaran Kolektif” di Plaza Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang mengenang peristiwa yang terjadi setahun lalu, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi demokrasi, kebebasan berpendapat, serta cara negara menangani gejolak sosial.
Ketua HMI MPO Cabang Bekasi, Syafira Oktanurina, menilai tragedi masa lalu harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi politik dan sosial. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi juga harus memastikan setiap warga negara memperoleh ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi.
“Tragedi tidak boleh berhenti sebagai catatan tahunan. Harus ada evaluasi terhadap bagaimana negara mengelola kritik, bagaimana aparat menjalankan kewenangannya, dan bagaimana ruang demokrasi tetap dijaga ketika terjadi perbedaan kepentingan,” ujar Syafira.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana bersama sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan eksternal. Forum kemudian diisi dengan pemutaran dokumenter Kerusuhan Agustus 2025, teatrikal, pembacaan puisi, mimbar bebas, serta orasi damai.
Bagi HMI MPO Cabang Bekasi Raya, rangkaian tersebut menjadi simbol bahwa ingatan publik terhadap sebuah tragedi tidak boleh dihapus hanya karena waktu telah berlalu.
Syafira mengatakan demokrasi membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan dengan kekerasan.
“Pemerintah dan aparat harus memahami bahwa kritik bukan ancaman terhadap negara. Justru kritik adalah bagian dari mekanisme demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi ketika terjadi konflik atau kerusuhan yang menimbulkan korban. Menurutnya, setiap persoalan harus dibuka berdasarkan fakta dan tidak boleh diselesaikan hanya melalui narasi sepihak.
“Ketika ada peristiwa yang menimbulkan korban, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses, tanpa melihat latar belakang, kelompok, maupun posisi politiknya,” tegas Syafira.
Puncak refleksi ditandai dengan penyalaan 1.000 lilin dan doa bersama. Kegiatan tersebut menjadi simbol penghormatan kepada masyarakat yang terdampak sekaligus pesan agar kekerasan tidak kembali menjadi jalan dalam menghadapi perbedaan politik maupun sosial.
Selain itu, peserta juga menggelar penggalangan dana bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Syafira menilai solidaritas sosial harus berjalan beriringan dengan perjuangan demokrasi. Menurutnya, keberpihakan mahasiswa tidak hanya diwujudkan melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui kepedulian langsung terhadap persoalan masyarakat.
“Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial. Kita tidak boleh hanya bersuara ketika isu sedang ramai, tetapi harus hadir ketika masyarakat membutuhkan keberpihakan,” ujarnya.
HMI MPO Cabang Bekasi Raya menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan kritik terhadap berbagai persoalan publik. Organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong agar pengalaman dari Kerusuhan Agustus 2025 menjadi bahan koreksi bagi seluruh pihak.
Bagi HMI MPO Bekasi Raya, menjaga stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai membungkam kritik. Demokrasi justru harus mampu menyediakan ruang bagi perbedaan, kritik, dan koreksi terhadap kekuasaan dengan tetap menjunjung hukum serta kemanusiaan.
