Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai jika Tak Ada Perbaikan
Pemerintah memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera memperbaiki tata kelola dan pengawasan di sektor kepabeanan. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada perubahan signifikan, pemerintah membuka opsi melakukan langkah ekstrem, termasuk membubarkan institusi tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan yang dinilai menghambat efektivitas pengawasan di lingkungan Bea Cukai. Temuan tersebut meliputi dugaan praktik under invoicing, impor ilegal, hingga pelanggaran yang disebut masih terjadi meski telah dilakukan pergantian pejabat.
Menurut Purbaya, perbaikan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden dan harus segera diwujudkan dalam waktu yang telah ditetapkan.
“Karena ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin. Diganti dengan SGS,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan tidak akan ragu melakukan evaluasi menyeluruh apabila persoalan yang ada tak kunjung diselesaikan.
“Saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana obrak-obrik semuanya,” tegasnya.
Pemerintah menilai pembenahan di tubuh Bea Cukai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap arus barang ekspor dan impor serta menutup celah praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Dalam skenario yang disampaikan Purbaya, fungsi pengawasan kepabeanan bahkan dapat dialihkan kepada Société Générale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi internasional yang berbasis di Swiss, apabila kinerja Bea Cukai dinilai tidak mengalami perbaikan sesuai target.
