Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya merupakan pemegang saham atas kekayaan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, konsep tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berpihak kepada seluruh rakyat.
Prabowo memperkenalkan gagasan “Indonesia Incorporated”, yang menurutnya mencerminkan semangat negara kekeluargaan. Ia menyebut seluruh elemen bangsa harus dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki hak atas kekayaan nasional.
“Indonesia incorporated sebetulnya artinya adalah negara kekeluargaan. Jadi semua bangsa ini, satu korporasi. Artinya, seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa kekayaan alam dan sumber daya nasional tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok. Seluruh rakyat, kata Prabowo, memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari kekayaan bangsa.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak kalangan pengusaha untuk bersama-sama membangun ekonomi nasional dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Ia meminta dunia usaha ikut mendukung konsep Indonesia Incorporated demi kepentingan rakyat luas.
“Kepada para pengusaha ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia, berhak atas kekayaan tersebut,” katanya.
Prabowo menekankan bahwa setiap pemimpin, mulai dari pejabat pusat hingga daerah, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan hak rakyat atas kekayaan negara. Ia mengingatkan kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada,” tegasnya.
Menurut Prabowo, pejabat yang justru berkolusi dan menghilangkan hak rakyat atas kekayaan bangsa telah bertentangan dengan amanat konstitusi. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur negara menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Selain menyoroti konsep ekonomi kekeluargaan, Prabowo juga meluruskan pandangan bahwa dirinya tidak anti terhadap mekanisme pasar bebas. Namun ia menegaskan negara tetap harus hadir untuk melindungi masyarakat kecil dari ketimpangan ekonomi.
“Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya itu affirmative action,” ujar Prabowo.
Ia menilai campur tangan pemerintah diperlukan agar kelompok ekonomi kecil tidak kalah bersaing dengan pemilik modal besar. Prinsip tersebut, menurutnya, juga sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai sistem perekonomian nasional.
Sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan sejumlah janji kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk membantu masyarakat kecil. Saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional, ia berjanji akan menurunkan bunga kredit rakyat hingga maksimal 5 persen.
Prabowo mengatakan kebijakan itu diperlukan karena banyak masyarakat kecil terjerat bunga pinjaman tinggi dari rentenir yang bahkan disebut mencapai 70 persen dari total pinjaman.
Selain itu, ia juga berjanji akan memangkas besaran potongan yang dibebankan kepada pengemudi ojek online oleh perusahaan aplikator. Menurutnya, potongan tarif untuk pengemudi harus ditekan hingga berada di bawah 10 persen demi meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor informal tersebut.