Pemerintah Jelaskan Alasan Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, merupakan konsekuensi dari melonjaknya harga minyak mentah dunia dalam beberapa bulan terakhir.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan Pertamax merupakan produk BBM nonsubsidi sehingga mekanisme penetapan harganya mengikuti perkembangan pasar energi global.
“Pertamax adalah BBM nonsubsidi, sehingga penetapan harganya mengikuti pergerakan harga minyak dunia,” ujar Teddy melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Teddy, lonjakan harga minyak internasional sebenarnya sudah terjadi sejak Maret 2026. Namun pemerintah memilih menahan penyesuaian harga selama beberapa waktu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Harga minyak dunia sudah naik cukup tajam sejak Maret, tetapi pemerintah menahan kenaikan selama berbulan-bulan,” katanya.
Meski harga Pertamax mengalami penyesuaian, pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap dipatok Rp10.000 per liter, sedangkan Solar subsidi bertahan di level Rp6.800 per liter.
Teddy juga menilai harga BBM nonsubsidi di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data per 11 Juni 2026, harga BBM setara RON 92/95 di Indonesia berada di kisaran Rp16.260 per liter, lebih rendah dibandingkan Filipina, Myanmar, Thailand, Laos, hingga Singapura.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi geopolitik global yang berdampak pada harga minyak internasional.
“Kami memahami setiap perubahan harga menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia dan kondisi geopolitik global, namun tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat,” ujar Simon.
