Kadin: Prabowo Minta Pertemuan Rutin per Tiga Bulan
Presiden Prabowo Subianto berencana membangun komunikasi yang lebih intensif dengan dunia usaha melalui pertemuan rutin bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Forum tersebut direncanakan digelar setiap tiga bulan sebagai wadah mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Rencana tersebut diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo dan pengurus Kadin dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurut Anindya, Presiden menilai koordinasi yang berkelanjutan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Pak Presiden menyampaikan berkenan mengadakan rapat berkala dengan Kadin. Mudah-mudahan bisa dilakukan setiap tiga bulan,” ujar Anindya.
Tak hanya pertemuan rutin, Prabowo juga mengusulkan agar pembahasan dilakukan berdasarkan sektor usaha. Dengan demikian, setiap persoalan dapat dibahas lebih mendalam dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran.
“Nanti diminta per sektor supaya lebih fokus dan mengetahui kondisi di lapangan sampai ke daerah,” kata Anindya.
Ia menjelaskan, dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari perlambatan ekonomi global hingga dinamika perdagangan internasional. Karena itu, Kadin memandang komunikasi yang erat dengan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain memperkuat koordinasi, Kadin juga mendorong peningkatan perdagangan internasional sebagai salah satu strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Anindya menilai berbagai perjanjian perdagangan bebas, termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.
“Salah satu yang kami garisbawahi adalah bagaimana meningkatkan perdagangan. Apalagi sudah ada Free Trade Agreement dan Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah ditandatangani. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut secara lebih optimal,” ujarnya.
Melalui forum berkala tersebut, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap perkembangan dunia usaha sekaligus mempercepat realisasi berbagai program yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
