Menlu RI Dukung Reformasi Tata Kelola Global di BRICS
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya peran BRICS dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menurutnya, kelompok negara berkembang tersebut harus mampu menjadi motor penguatan hukum internasional yang adil tanpa penerapan standar ganda.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS yang tahun ini digelar di New Delhi di bawah keketuaan India. Forum tersebut mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.
“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono dalam keterangannya.
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia di BRICS karena merupakan tahun kedua keanggotaan Indonesia sejak resmi bergabung. Momen ini juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun pembentukan BRICS yang pertama kali dibentuk pada 2006.
Dalam forum tersebut, Sugiono mengikuti dua sesi utama, yakni sesi tertutup bertajuk “Closed Session: Global and Regional Issues” serta sesi terbuka “BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”.
Di hadapan para delegasi, Sugiono menekankan bahwa BRICS harus hadir sebagai bagian dari solusi global, bukan justru memperuncing polarisasi geopolitik dunia. Indonesia juga kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan implementasi solusi dua negara.
Selain isu geopolitik, Sugiono secara khusus menyoroti gugurnya empat personel Pasukan Penjaga Perdamaian asal Indonesia yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL.
Ia menyerukan perlunya akuntabilitas penuh terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Menurut Indonesia, keselamatan personel penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan prinsip mendasar yang tidak boleh diabaikan dalam situasi apa pun.
“Keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak bisa dikompromikan,” tegas Sugiono.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mendorong reformasi tata kelola global agar lebih relevan menghadapi tantangan dunia saat ini. Sugiono menilai sistem perdagangan internasional harus dibangun secara lebih inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif dengan World Trade Organization atau WTO tetap menjadi fondasi utama.
Sejalan dengan tema keketuaan India, Indonesia turut menyambut penguatan peran New Development Bank atau NDB sebagai salah satu instrumen kerja sama ekonomi negara-negara BRICS. Pemerintah Indonesia juga disebut tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan lembaga keuangan tersebut.
Sugiono menilai forum BRICS dapat menjadi sarana strategis bagi Indonesia untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor penting, mulai dari ekonomi, energi, perubahan iklim, kesehatan hingga reformasi tata kelola global.
Keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai memiliki potensi besar bagi kepentingan nasional. Pasalnya, kelompok tersebut saat ini mewakili sekitar 28 hingga 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan mencakup hampir 45 persen populasi global.
BRICS Foreign Ministers’ Meeting sendiri merupakan forum utama tingkat menteri luar negeri yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 12-13 September 2026 di New Delhi, India.
