Lippo Cikarang Tetapkan Direksi Baru, Siap Tancap Gas Pertumbuhan Properti
PT Lippo Cikarang Tbk atau LPCK resmi mengumumkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar disalah satu Hotel kawasan Menteng, Jakarta, pada Jumat (8/5/2026).
Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk pengesahan capaian kinerja keuangan perusahaan sepanjang tahun lalu.
LPCK mencatat pendapatan sebesar Rp4,52 triliun pada 2025 dengan EBITDA mencapai Rp381,3 miliar. Kinerja tersebut ditopang oleh penjualan rumah tapak, apartemen, ruko, hingga lahan industri di kawasan pengembangan perusahaan.
Selain sektor properti, kontribusi pendapatan juga datang dari segmen nonproperti melalui pengelolaan kawasan. Perseroan mencatat EBITDA margin sebesar 8 persen terhadap total pendapatan sepanjang tahun berjalan.
Dalam agenda RUPST, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif berlaku sejak penutupan rapat tahun 2026.
Untuk jajaran Dewan Komisaris, posisi Presiden Komisaris Independen kini dijabat Didik Junaedi Rachbini. Sementara posisi Komisaris Independen ditempati Hadi Cahyadi, serta dua Komisaris lainnya yakni Charles Rigoux dan George Raymond Zage III.
Di jajaran Direksi, posisi Presiden Direktur dipercayakan kepada Agus Arismunandar. Sedangkan Marshal Martinus Tissadharma dan Indryanarum masing-masing ditunjuk sebagai Direktur Perseroan.
Manajemen LPCK menyatakan optimistis susunan baru tersebut mampu memperkuat strategi bisnis perusahaan di tengah prospek sektor properti yang dinilai masih menjanjikan.
“Kolaborasi dan kepemimpinan yang solid dari jajaran baru diharapkan mampu memberikan nilai tambah signifikan terhadap pertumbuhan bisnis Perseroan,” tulis manajemen LPCK dalam keterangannya.
Selain perubahan jajaran pimpinan, RUPST juga meratifikasi partisipasi perusahaan dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah melalui hibah lahan kepada negara.
Program tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
LPCK menyebut kawasan Cikarang–Bekasi, termasuk area Meikarta di KM34 Exit Cibatu, dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian yang tinggi serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi.
Perseroan menegaskan hibah lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam meningkatkan nilai kawasan melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di sekitarnya.
