Kreator Kecewa, Konten Diminta Gratis untuk Promosi Negara
Jagat media sosial diramaikan oleh kritik dari kreator perjalanan Canro Simarmata yang mengungkap kekecewaannya terhadap permintaan penggunaan konten tanpa bayaran oleh pihak yang mengatasnamakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.
Melalui unggahan Instagram Story, Canro membagikan tangkapan layar percakapan yang menunjukkan adanya permintaan izin untuk menggunakan ulang video karyanya di kanal promosi pariwisata resmi.
Dalam percakapan tersebut, pihak terkait meminta izin untuk mengedit ulang dan mengunggah dokumentasi perjalanan Canro di kawasan ekstrem seperti Puncak Carstensz dan Gunung Latimojong.
Namun, ketika Canro mengajukan tarif profesional sebesar Rp10 juta per video, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan alasan tidak tersedianya anggaran.
“Kami tidak memiliki alokasi anggaran untuk penggunaan konten. Ini murni kolaborasi dengan kredit,” tulis pihak yang menghubungi Canro.
Situasi ini memicu perdebatan lebih luas soal penghargaan terhadap karya kreatif, khususnya ketika melibatkan institusi negara dalam promosi pariwisata.
Canro menilai permintaan tersebut menunjukkan ketimpangan antara ekspektasi pemanfaatan konten dan realitas biaya produksi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa pembuatan konten di lokasi ekstrem tidak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga biaya besar, waktu panjang, serta risiko keselamatan.
“Ini bukan sekadar video, tapi ada proses panjang, biaya mahal, dan risiko yang tidak kecil,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti aspek perizinan yang kerap luput dari perhatian publik, seperti biaya penggunaan drone di kawasan tertentu yang bisa mencapai jutaan rupiah per hari.
Menurutnya, ketika negara ingin memanfaatkan konten untuk kepentingan promosi, seharusnya ada standar profesional yang menghargai kerja kreator.
Kritik tersebut turut menyinggung jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata yang saat ini diemban oleh Zita Anjani, meski tidak ada konfirmasi langsung keterlibatan personal dalam percakapan tersebut.
Meski pihak yang menghubungi telah menyampaikan permohonan maaf atas komunikasi yang dinilai kurang tepat, polemik ini tetap bergulir dan memicu solidaritas dari sesama kreator.
Banyak kreator lain menyatakan mengalami situasi serupa, di mana karya mereka diminta untuk digunakan tanpa kompensasi oleh institusi besar.
Kasus ini pun membuka diskusi lebih luas mengenai etika kolaborasi, standar profesional, serta peran negara dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
