Koalisi Masyarakat Sipil Bekasi Pertanyakan Legitimasi Politik Program MBG
Koalisi Masyarakat Sipil Bekasi meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Selain menyangkut efektivitas pelaksanaan, evaluasi dinilai penting untuk mengukur sejauh mana program tersebut dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Bekasi, Wawan Hermawan, menilai tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia merupakan langkah yang layak didukung. Namun, menurutnya, kebijakan publik tidak cukup hanya diukur dari niat baik pemerintah, melainkan juga dari proses politik yang melatarbelakanginya.
“Persoalannya bukan sekadar program ini baik atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan sebesar ini disusun melalui proses yang melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau justru lahir dari pendekatan yang serba sentralistik,” ujar Wawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, MBG merupakan program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar sehingga semestinya dibarengi dengan ruang partisipasi publik yang luas sejak tahap perencanaan, penyusunan hingga pengawasan.
Wawan menilai minimnya konsultasi publik dalam perumusan program berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi demokratis. Sebab, masyarakat yang akan menerima dampak langsung kebijakan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan maupun masukan terhadap desain program.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti setelah pemilu selesai. Rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk kebijakan yang menggunakan uang negara dalam jumlah besar dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional.
Menurut Wawan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan anggaran, skema pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan MBG agar publik dapat menilai efektivitas program secara objektif.
Selain itu, ia menyoroti potensi munculnya persoalan ketimpangan prioritas anggaran apabila program-program besar dijalankan tanpa evaluasi berkala. Di tengah berbagai tantangan seperti kualitas pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan layanan kesehatan, pemerintah dinilai perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Kebijakan publik tidak boleh hanya menjadi instrumen pemenuhan janji politik. Kebijakan harus lahir dari kebutuhan rakyat, disusun secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Koalisi Masyarakat Bekasi pun mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, hingga kelompok penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan demokratis yang kuat.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin lima tahun sekali. Demokrasi juga harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak,” pungkas Wawan.
