Kebijakan Trump, Hibah Konservasi US$20 Juta Batal
Rencana pendanaan konservasi orangutan di koridor Sumatera senilai US$20 juta atau sekitar Rp358,8 miliar batal terealisasi setelah terjadi pergantian pemerintahan di Amerika Serikat (AS). Dana tersebut sebelumnya disiapkan melalui kerja sama dengan pemerintah AS pada era Presiden Joe Biden.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengatakan, perubahan arah kebijakan AS di bawah Presiden Donald Trump turut memengaruhi skema pendanaan lingkungan yang bersumber dari hibah internasional.
Menurut Joko, pembatalan tersebut menjadi salah satu contoh dampak perubahan kebijakan negara donor terhadap program lingkungan di Indonesia. Padahal, proses hibah untuk konservasi orangutan tersebut disebut sudah berada pada tahap akhir dan tinggal dituangkan dalam nota kesepahaman.
“Kami sempat dapet ya, sudah siap tanda tangan, sudah siap MOU, 20 juta Dolar AS dari pemerintah Amerika untuk konservasi urangutan di koridor Sumatera, itu perjanjiannya dengan Presiden Joe Biden, ya begitu Joe Biden kalah, Presiden Trump diinaugurasi, yang terjadi apa? nggak jadi, duitnya ditarik lagi,” kata Joko di Bogor, Sabtu (3/10/2026).
Joko mengatakan, perubahan kebijakan Washington tidak hanya berdampak pada satu program. Menurut dia, langkah pemerintah AS mengurangi keterlibatan dalam sejumlah kerja sama internasional ikut memberikan tekanan terhadap pembiayaan lingkungan secara global.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai mengeringnya likuiditas global untuk pendanaan lingkungan. Situasi itu kemudian turut memengaruhi negara-negara yang selama ini menjadi sumber hibah bagi berbagai program konservasi dan perubahan iklim.
“Kemudian Presiden Trump menarik kesepakatan di 66 multilateral agreement. Yang terjadi apa? Globalnya goyang, global liquidity-nya mengering,” ujarnya.
Dampak serupa, lanjut Joko, mulai terlihat dalam hubungan BPDLH dengan sejumlah negara donor lainnya. Ia menyebut komitmen pendanaan dari Inggris dan Norwegia juga mengalami penyesuaian.
Bahkan, pendanaan iklim dari pemerintah Inggris disebut mengalami pengurangan hingga 50 persen dibandingkan komitmen sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap pembiayaan lingkungan tidak hanya berasal dari perubahan prioritas di satu negara.
Joko menilai negara-negara donor kini juga menghadapi kebutuhan untuk melakukan efisiensi anggaran. Akibatnya, ruang untuk menyalurkan hibah internasional menjadi lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.
“Jadi yang efisiensi bukan hanya APBN, seluruh dunia pun sekarang efisiensi. Nah di tengah kondisi efisiensi ini, begitu global liquidity-nya mengering, seluruh negara kan berpikir dua kali, kalau dulu masih bisa menikmati periode bulan madu dengan hibah-hibah internasional,” tandas Joko.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sejumlah program lingkungan masih membutuhkan dukungan pembiayaan internasional. Batalnya hibah US$20 juta untuk konservasi orangutan menjadi salah satu gambaran bagaimana perubahan kebijakan negara donor dapat berpengaruh langsung terhadap rencana program di dalam negeri.
Situasi ini sekaligus mendorong perlunya strategi pembiayaan yang lebih beragam agar program konservasi dan lingkungan tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendanaan ketika terjadi perubahan kebijakan di negara donor.
